Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyoroti tiga langkah utama yang mereka tempuh untuk mendukung reformasi asuransi kesehatan nasional, yaitu edukasi, menciptakan lingkungan sehat, dan deteksi dini.
“Reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan cukup tanpa upaya besar untuk mengurangi jumlah masyarakat yang jatuh sakit,” ujar Menteri Koordinator PMK, Pratikno, pada Jumat (28/2).
Satu dekade lalu, Indonesia mengambil langkah berani dengan mendirikan JKN. Kini, JKN mencakup 98 persen dari sekitar 280 juta penduduk negara ini, menjadikannya sistem kesehatan universal dengan pertumbuhan tercepat di dunia, katanya.
Meski kemajuan luar biasa ini, dia mencatat beberapa tantangan masih ada, termasuk tekanan keuangan, kepatuhan membayar iuran yang rendah khususnya pada pekerja informal, infrastruktur kesehatan yang tidak merata antara wilayah metropolitan dan pedesaan, serta masalah sistem pembayaran.
Pratikno menekankan bahwa penyakit tidak menular menyumbang 52 persen dari total kematian di Indonesia, yang secara signifikan mendorong lonjakan klaim ke BPJS Kesehatan.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah mendorong program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan membangun rumah sakit di tingkat daerah. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi kesehatan mereka. Namun, BPJS Kesehatan harus bersiap untuk peningkatan klaim jangka pendek seiring lebih banyaknya orang yang menjalani skrining.
Tiga langkah kementerian ini bertujuan mengubah persepsi masyarakat tentang kesehatan—dari fokus pada pengobatan ke pendekatan promotif dan preventif—untuk memastikan individu sehat tetap sehat.
Pilar pertama, edukasi, mencakup integrasi pelajaran kesehatan ke kurikulum sekolah nasional, penyediaan pendidikan kesehatan bagi calon pasangan dan keluarga, serta memperkuat peran kader kesehatan masyarakat.
Pilar kedua berfokus pada menumbuhkan ekosistem sehat. Kemenko memantau progres dalam mengurangi konsumsi pangan tidak sehat, yang didukung oleh regulasi dari BPOM dan Kementerian Kesehatan, serta kebijakan pajak dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga mendorong revitalisasi ruang terbuka hijau publik dan fasilitas olahraga masyarakat, mendorong inisiatif berorientasi kesehatan di tempat kerja, dan menawarkan pilihan camilan lebih sehat saat rapat.
Pilar ketiga berpusat pada memperkuat deteksi dini dan intervensi primer, termasuk melalui program CKG.
Pratikno menekankan bahwa penguatan sistem JKN dan peningkatan pencegahan penyakit harus berjalan beriringan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian Visi Emas Indonesia 2045.
Berita terkait: Inovasi penting untuk jamin kualitas asuransi kesehatan nasional: pemerintah
Berita terkait: Kementrian akan fokus pada langkah promotif, preventif untuk dukung JKN
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025