Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya integrasi etika dan inklusivitas dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI).
Pada Forum Global UNESCO tentang Etika AI di Bangkok, Thailand, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif mengubah prinsip etika dan inklusivitas AI menjadi kerangka regulasi nyata.
“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI dari UNESCO ke dalam formulasi kebijakan dan tata kelola yang nyata,” kata Patria dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Wamenkominfo menyoroti bahwa Indonesia tidak hanya mendukung Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI (2021) secara normatif, tetapi juga telah mengambil langkah-langkah substantif dan terukur untuk menerapkannya di tingkat nasional.
Integrasi ini termasuk pengembangan strategi AI nasional yang akan diikuti dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat.
Patria memaparkan langkah-langkah integrasi yang dilakukan, seperti penyusunan Peta Jalan AI Berbasis Etika yg kini memasuki tahap akhir persiapan dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta penyelesaian Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM) untuk memetakan potensi dan tantangan pengembangan AI di berbagai sektor.
Kemenkominfo juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Etika AI sebagai referensi sementara bagi industri dan sektor publik. Selain itu, kementerian memanfaatkan kerangka hukum nasional seperti UU PDP dan UU ITE sebagai pilar hukum untuk perlindungan data dan etika pengolahan informasi berbasis AI.
Di forum tersebut, Patria menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam tata kelola AI: menyeimbangkan regulasi dan inovasi, keterbatasan talenta digital, serta kesenjangan infrastruktur dan standar teknis antarwilayah.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara Selatan untuk mengatasi tantangan bersama.
“Bagi Indonesia, kerja sama internasional, khususnya dengan Global South, bukan sekadar berbagi teknologi, tetapi lebih mendasar, yaitu berbagi tanggung jawab atas AI yang etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam transformasi AI,” ujar Patria.
Forum dialog antarkementerian ini merupakan bagian dari rangkaian agenda UNESCO yg berlangsung pada 24-27 Juni di Bangkok.
Forum ini menghimpun pemimpin dunia, ahli AI, perwakilan industri, dan akademisi untuk meninjau kemajuan tata kelola AI di masing-masing negara sejak diterbitkannya Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Etika AI, yang telah diadopsi oleh lebih dari 194 negara.
Berita terkait: Indonesia advokasi AI etis: Menteri
Berita terkait: Indonesia targetkan regulasi nasional rinci tentang AI
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025