Pemerintah Targetkan Pengumuman Nilai Final Divestasi Freeport pada Oktober

Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan keputusan final soal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada awal Oktober 2025.

“Saya rencananya akan lakukan negosiasi akhir dengan Freeport di awal bulan Oktober,” kata Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat.

Divestasi ini, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksinya yang akan berakhir pada 2041.

Peraturan itu menyebutkan bahwa IUPK Operasi Produksi bisa diperpanjang setelah memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah membuat perjanjian jual beli saham non-dilutif minimal 10 persen dari total kepemilikan saham badan usaha milik negara.

Lahadalia menyatakan pemerintah sedang bernegosiasi dengan Freeport McMoran, perusahaan induk Freeport Indonesia, untuk mendapatkan bagian lebih dari 10 persen bagi Indonesia, dan Indonesia sendiri menargetkan saham sebesar 12 persen.

Hasil divestasi itu nantinya juga akan dibagikan ke badan usaha milik daerah (BUMD) Papua, efektif 2041.

Menurut dia, kepastian soal divestasi ini penting untuk mempercepat proses agar Freeport bisa melakukan eksplorasi, dan menambahkan bahwa produksi Freeport pada 2020-2021 adalah hasil kegiatan eksplorasi yang telah berjalan sejak 2004.

Dia menekankan bahwa eksplorasi untuk tambang bawah tanah berbeda dengan eksplorasi untuk tambang terbuka, yang biasanya butuh waktu 10-16 tahun.

“Kalau tidak kita perpanjang segera, puncak produksi Freeport akan menurun begitu mencapai tahun 2035,” ujar Lahadalia, sambil menambahkan bahwa penurunan produktivitas Freeport akan berdampak pada penerimaan negara, ketenagakerjaan, dan ekonomi daerah.

Pemerintah Indonesia berencana memperpanjang kontrak izin pertambangan Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku hingga 2041.

MEMBACA  Layanan terbaik untuk menghapus diri dari internet pada tahun 2024

Lahadalia telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto tentang peluang untuk menambah kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

Menteri itu menambahkan bahwa Prabowo memintanya untuk mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport guna memfinalisasi kesepakatan.

Dia juga mengonfirmasi bahwa valuasi saham tambahan yang ditawarkan relatif rendah, karena nilai buku aset Freeport sudah dianggap sangat tipis.

Berita terkait: Freeport Indonesia hentikan operasi untuk evakuasi penambang yang terjebak

Berita terkait: Tanah longsor tambang Papua: jenazah pekerja Freeport dikembalikan ke Jawa

Berita terkait: Indonesia incar saham lebih besar di Freeport seiring pembicaraan lanjut

Penerjemah: Putu Indah Savitri, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025