Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, berencana melakukan penandatanganan kontrak untuk 50.000 rumah subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 18 Desember mendatang. Langkah ini disebut para pejabat sebagai upaya besar untuk memperluas perumahan terjangkau di seluruh Indonesia.
“Mohon doanya agar pada 18 Desember 2025, kita dapat menyelesaikan penandatanganan massal untuk 50.000 rumah bersubsidi,” kata Sirait kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, penandatanganan kontrak massal itu akan dilaksanakan di Serang, Banten. Acara tersebut diharapkan dapat mempercepat penyerahan rumah yang didukung pemerintah.
Sirait menekankan bahwa rumah subsidi harus sudah dibangun sepenuhnya sebelum ditawarkan ke pembeli. Hal ini memastikan keluarga dapat memeriksa unitnya langsung, bukan mengandalkan rencana atau janji pengembang.
“Karena ini rumah subsidi, rumahnya harus sudah ada. Dipilih dulu, baru dibeli. Konsumen tidak boleh membeli dari gambar,” ujarnya.
Berita terkait: Prabowo panggil menteri untuk bahas pangan dan perumahan
Dia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk mencegah penipuan dan melindungi pembeli berpenghasilan rendah, yang sering rentan terhadap praktik penjualan menyesatkan di pasar perumahan.
“Kita ingin melindungi masyarakat agar tidak tertipu. Makanya rumah subsidi harus sudah jadi dan siap diperiksa,” kata Sirait.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memuji Sirait karena telah melampaui target kontrak massal pemerintah sebelumnya, dengan meningkatkan total rencana dari 25.000 unit menjadi 26.000 unit.
Prabowo mengatakan pencapaian ini menunjukkan pergeseran ke arah kerja yang lebih berorientasi hasil di kalangan pejabat negara, serta mencerminkan penekanan pada efisiensi di lembaga-lembaga pemerintah.
Dia menyatakan kinerja Sirait sejalan dengan tujuan pemerintah yang lebih luas, yaitu memberikan manfaat yang terukur bagi warga, khususnya mereka yang sulit mengakses perumahan formal.
Presiden juga menekankan pentingnya sektor perumahan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui industri konstruksi dan terkait.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas rumah subsidi ke tingkat tertinggi hingga saat ini, dengan menaikkan alokasi tahunan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Berita terkait: KPP dan FLPP cerminkan komitmen Prabowo di sektor perumahan: Menteri
Penerjemah: Aji Cakti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025