Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan tahap dua Sekolah Rakyat, mencapai 101 unit di seluruh Indonesia pada Juni 2026, sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai.
“Awal tahun 2026, dari 104 lokasi, sebanyak 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap kedua telah masuk tahap konstruksi dan dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026,” kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari pada Rabu.
Penyelesaian infrastruktur pendidikan ini diprioritaskan untuk memastikan kesiapannya digunakan langsung di awal tahun ajaran 2026/2027 pada Juli. Saat ini, pembangunan fisik tahap dua mencakup 104 lokasi dari Sumatra hingga Papua.
Qodari kemudian memaparkan sebaran 104 lokasi tersebut, mencakup 40 lokasi di Pulau Jawa, 26 lokasi di Sumatra, 12 lokasi di Kalimantan, dan 16 lokasi di Sulawesi.
Diikuti masing-masing tiga lokasi di Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta empat lokasi di Kepulauan Maluku.
“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan lewat pengembangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” lanjutnya.
Data per 23 Maret menunjukkan progres fisik pembangunan secara nasional telah mencapai 17,04 persen.
Meski pelaksanaannya secara umum lancar, Qodari menyebut pemerintah mencatat sejumlah kendala di lapangan, termasuk masalah lahan di Aceh Singkil dan akses jalan di Lampung Timur.
Untuk mempercepat pengerjaan, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan penyedia jasa dari BUMN konstruksi dan swasta guna menyelesaikan hambatan administratif dan sosial yang berpotensi menghambat target penyelesaian.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk melayani kelompok masyarakat paling rentan di desil 1 dan 2. Dengan kapasitas 1.080 siswa per sekolah, tahap dua proyek ini merupakan bagian dari target ambisius pemerintah membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029.
Untuk mendukung operasional sekolah, pemerintah telah mengerahkan sumber daya manusia dengan menempatkan 2.304 guru dan 4.760 tenaga pendidikan serta kesehatan agar pembelajaran bagi siswa kurang mampu tidak terputus.
Berita terkait: Sekolah Rakyat Indonesia wujudkan konvensi hak anak: Menteri
Berita terkait: Presiden targetkan 82 juta penerima MBG pada akhir 2026
Berita terkait: Indonesia capai swasembada beras per 31 Desember 2025
Penerjemah: Aditya Ramadhan, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026