Samarinda, Kaltim (ANTARA) – Kementerian PPN sedang menyusun peta jalan ketenagakerjaan yang komprehensif untuk mengatasi potensi naiknya pengangguran akibat transisi energi, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil.
“Saat kita bicara tentang tenaga kerja, kita harus lihat secara holistik. Prinsipnya adalah: pekerjaan mungkin hilang, tapi orang yang mengisinya tidak boleh,” ujar Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN, Nur Hygiawati Rahayu, pada Rabu.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya mempersiapkan angkatan kerja saat ini melalui inisiatif reskilling.
Rahayu mencatat bahwa transisi energi tidak terelakkan, tetapi tidak boleh dilihat secara terpisah. Sebagai negara pengekspor batubara, Indonesia akan terdampak jika permintaan global untuk batubara menurun.
Sebagai respons, kementerian memprioritaskan kebijakan yang merangsang permintaan tenaga kerja masa depan melalui RPJPN dan RPJMN, yang keduanya mempromosikan ekonomi hijau.
Di sisi penawaran, kementerian berupaya mengembangkan tenaga kerja terampil dengan merevisi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri berkelanjutan.
Pemerintah juga membangun ekosistem pendukung yang diperlukan—memperkuat regulasi, mengompilasi data pekerja hijau, menetapkan standar kompetensi, serta menawarkan insentif untuk mendorong partisipasi bisnis.
Rahayu menekankan bahwa pemerintah daerah harus menyusun timeline detail untuk pengurangan lapangan kerja sektoral agar program reskilling bisa diterapkan secara proaktif.
“Strategi ini penting untuk menyeimbangkan potensi penciptaan lapangan kerja baru dengan risiko hilangnya pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan percepatan peralihan ke pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Berita terkait: Pemerintah RI restrukturisasi kebijakan sumber daya untuk tingkatkan kontrol energi: ahli
Berita terkait: Indonesia kejar kerja sama energi yang lebih kuat dengan Rusia, bidik NZE 2060
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025