Kementerian Sosial siap membantu kelompok menengah yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja mengakses bantuan agar mereka dapat terus menjalani kehidupan dengan baik. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan di sini pada hari Kamis bahwa proses sinkronisasi data orang kelas menengah yang rentan dan terkena pemutusan hubungan kerja sedang dilakukan oleh tim Pusat Data dan Informasi kementerian. “Ada juga yang rentan di kelompok kelas menengah dan turun ke level karena pemutusan hubungan kerja, seperti, mereka menjadi miskin. Kami terus mengantisipasi hal ini,” tambahnya setelah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan di kota Ambon, Maluku. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Pada tahun 2023, setidaknya 57.923 pekerja kehilangan pekerjaan. Melihat data ini, Yusuf mengatakan bahwa Kementerian Sosial akan terus intensif berkoordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga lainnya untuk mendapatkan data terbaru dan valid mengenai jumlah orang kelas menengah yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Menteri menambahkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pendamping keluarga penerima bantuan pemerintah di berbagai daerah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK). “Kami ingin data itu akurat terlebih dahulu. Semakin sesuai dengan NIK, semakin akurat. Kami sedang menyempurnakan ini dan mengintegrasikannya antara lembaga. Hanya dengan begitu kami dapat menentukan langkah berikutnya,” kata Yusuf. Berita terkait: Pemerintah menolak upah murah, pemutusan hubungan kerja sepihak: Menteri Ketenagakerjaan Berita terkait: Fasilitas bisnis diperjuangkan untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja: Gubernur Berita terkait: Tunjangan pengangguran melindungi pekerja rentan: Menteri Ketenagakerjaan Translator: M Prasetyo, Kenzu Editor: Azis Kurmala Copyright © ANTARA 2024
