Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Polri, TNI, dan Ditjen Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah hasil tambang ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung.
Menurut dia, praktik semacam ini menyebabkan negara rugi hingga puluhan triliun rupiah.
Prabowo menyampaikan bahwa operasi penutupan tambang timah ilegal dan jalur penyelundupannya akan menyelamatkan negara dari potensi kerugian hingga Rp22 triliun pada periode September hingga Desember 2025, bahkan mencapai Rp45 triliun pada tahun 2026.
“Bangka Belitung telah menjadi pusat pertambangan timah di dunia. Ada seribu tambang ilegal di wilayah tersebut. Mulai 1 September, saya perintahkan pihak terkait untuk melaksanakan operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup hampir 80 persen timah yang diselundupkan,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan bahwa para penyelundup menggunakan berbagai taktik untuk mengangkut timah dari tambang ilegal di luar Pulau Bangka dan Belitung, termasuk menggunakan kapal-kapal kecil dan kapal penumpang seperti ferry.
“Sekarang sudah ditutup, tidak ada yang bisa keluar, bahkan perahu pun tidak bisa keluar,” tegas Prabowo.
Kemudian dia menyoroti potensi mineral tanah jarang yang terkandung dalam limbah pertambangan timah di Bangka Belitung.
“Yang lebih memprihatinkan, limbah tersebut memiliki nilai sangat tinggi karena mengandung mineral tanah jarang. Mereka mungkin tidak tau, mengira itu hanya limbah, padahal sebenarnya itu adalah mineral tanah jarang,” lanjutnya.
Oleh karena itu, presiden memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli kimia guna mengidentifikasi kandungan tanah jarang dalam material limbah bekas tambang timah.
“Saya perintahkan Bea Cukai untuk merekrut beberapa ahli kimia untuk melakukan pemeriksaan. Pasirnya mungkin bernilai luar biasa. Kasus serupa terjadi di sektor lain: nikel, batu bara, dan bauksit. Saya perintahkan ini segera diatur, untuk membersihkan tambang ilegal, atau negara yang mengambil alih,” tegasnya.
Dia kemudian menyampaikan optimisme bahwa pembersihan tambang ilegal dapat mencegah kebocoran keuangan negara, sehingga meningkatkan pendapatan negara.
“Jika kita membersihkan ini, pendapatan negara akan jauh lebih besar, dan kita akan menutup kebocoran, sehingga negara akan makmur,” pungkas Prabowo.