Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi terpusat guna menyiapkan tenaga kerja terampil untuk pekerjaan di luar negeri.
“Presiden Prabowo meminta Menteri Pekerja Migran untuk menyiapkan sistem pendidikan vokasi terpusat guna melatih pekerja terampil untuk penempatan di luar negeri,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, di Kantor PCO Jakarta pada Kamis.
Prabowo mengeluarkan arahan ini saat Rapat Kabinet Pleno di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Rabu.
Hasan menjelaskan bahwa arahan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap permintaan tenaga kerja di lebih dari 40 sektor pekerjaan di beberapa negara yang semakin membutuhkan pekerja profesional asal Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, tidak lagi memprioritaskan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri. Sebaliknya, fokus sekarang adalah meningkatkan kualitas dan kemampuan calon pekerja migran melalui sistem pendidikan terintegrasi.
“Kita tidak lagi bicara soal mengirim pekerja rumah tangga ke luar negeri. Fokusnya sekarang adalah mengurangi penempatan seperti itu dan menambah jumlah pekerja terampil,” jelas Hasan.
Dia menyatakan bahwa sistem pendidikan vokasi terpusat ini diharapkan dapat menjadi pondasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja global.
“Presiden meminta sistem pendidikan yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik agar bisa menghasilkan pekerja terampil yang memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional,” tambah Hasan.
Sebelumnya, Menteri Karding menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar memenuhi standar tinggi pasar kerja internasional, terutama di negara-negara Eropa.
“Kita harus mencontoh Filipina. Pekerja mereka pergi ke Hong Kong dan Taiwan, tapi target akhirnya adalah Eropa. Kita juga harus menyiapkan sistem pelatihan yang membuat pekerja kita makin terampil,” ujarnya dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-8 di IKN pada 1 Agustus 2025.
Karding menambahkan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan beberapa institusi, termasuk Universitas Terbuka, untuk memastikan PMI bisa melanjutkan pendidikan sambil bekerja di luar negeri.
“Saya sedang berkoordinasi dengan universitas yang menyediakan pembelajaran online agar pekerja migran kita bisa belajar sambil bekerja dan meningkatkan kualifikasi,” katanya.
Berita terkait: Pendidikan vokasi kunci pertumbuhan ekonomi: Wakil Menteri
Berita terkait: Menyiapkan generasi berkualitas lewat pendidikan vokasi
Penerjemah: Fathur, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025