Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti lima tantangan strategis yang mungkin dihadapi tenaga kerja Indonesia pada 2025–2029 dalam rapat koordinasi teknis dengan kepala dinas ketenagakerjaan provinsi, Selasa.
Menurut menteri, tantangan pertama adalah memperkuat kesesuaian (link and match) antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, serta mengoptimalan peran Balai Latihan Kerja (BLK).
“Link and match dianggap penting. Kita harus bisa mengidentifikasi kondisi BLK di masing-masing provinsi, terkait kebutuhannya dan kesiapan BLK-nya,” ujarnya.
BLK memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga terampil yang cepat diserap industri, katanya.
Oleh karena itu, Yassierli meminta kepala dinas ketenagakerjaan mengevaluasi dan mendata kondisi BLK di tiap daerah.
“Presiden Prabowo Subianto juga mendorong peran BLK diperluas untuk mendukung program pemerintah lain, seperti Sekolah Rakyat dan Bantuan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.
Tantangan kedua terkait penyiapan regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja platform dan revisi UU Ketenagakerjaan, yang didukung penuh oleh kementeriannya.
Ketiga, penguatan penegakan hukum atas norma ketenagakerjaan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di industri.
Untuk penegakan hukum yang lebih kuat, Yassierli meminta dinas ketenagakerjaan mengoptimalkan peran pengawas ketenagakerjaan, sambil meningkatkan kompetensi mereka.
“Kunci efektifitas penegakan hukum adalah profesionalitas pengawas ketenagakerjaan dalam tugasnya,” tegasnya.
Tantangan keempat adalah mempromosikan hubungan industrial berbasis nilai-nilai Pancasila.
Menteri mendorong dinas ketenagakerjaan memperkuat peran mediator hubungan industrial demi menciptakan relasi harmonis antara pengusaha dan pekerja.
“Hubungan industrial di Indonesia harus dibangun dengan semangat Indonesia Incorporated, di mana pengusaha peduli kesejahteraan pekerja, dan pekerja juga peduli produktivitas perusahaan. Kedua pihak harus bersinergi,” jelasnya.
Tantangan terakhir adalah reformasi birokrasi di lingkungan kementerian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik.
“Reformasi birokrasi ini mencakup transparansi, kolaborasi, peningkatan kinerja aparat, serta penegakan etika dan integritas dalam setiap tugas,” tambah Yassierli.
*Penerjemah: Arnidhya Nur Z, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*