Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah laporan berita yang menyebut Indonesia melakukan perundingan rahasia dengan Israel terkait keanggotaannya di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Laporan dari media Israel Ynet menyatakan bahwa Indonesia dan Israel melakukan perundingan untuk "menormalisasi" hubungan sebagai imbalan dukungan Israel terhadap keanggotaan OECD Indonesia pada 2024.
"Tidak pernah ada pertemuan seperti itu," kata Mahendra pada Kamis.
Klaim media Israel bahwa kedua negara ingin "menormalisasi" hubungan tidak benar, karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, tambahnya.
Menteri menjelaskan bahwa Israel memang menyatakan akan mendukung pencalonan OECD Indonesia dengan syarat membuka hubungan diplomatik. Namun, permintaan itu ditolak oleh Indonesia.
Ia menekankan bahwa untuk menjadi anggota organisasi internasional, termasuk PBB, tidak ada persyaratan untuk memiliki hubungan diplomatik dengan semua anggota lain.
Berita terkait: Indonesia, Prancis dukung kemerdekaan Palestina: Prabowo
"Saya sendiri hadir di pertemuan OECD di Paris akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada pembahasan seperti yang dilaporkan media Israel," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa nominasi Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.
Isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.
Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi konflik di Timur Tengah.
"Israel harus lebih dulu mengakui kemerdekaan Palestina. Berdasarkan pengakuan itu, Indonesia akan mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya.
Berita terkait: Indonesia sepenuhnya dukung kemerdekaan Palestina
Penerjemah: Agatha Olivia Victoria, Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025