Pemerintah Rencanakan Hunian Vertikal untuk Warga Berpenghasilan Rendah di Bali

Denpasar (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Permukiman Indonesia berencana membangun kompleks perumahan vertikal untuk warga berpenghasilan rendah di Denpasar, Bali. Anggaran yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp48 miliar (sekitar US$2,8 juta).

Proyek ini bertujuan menyediakan perumahan terjangkau dan layak di perkotaan, di mana lahan terbatas dan kepadatan penduduk tinggi membuat pembangunan rumah satu lantai semakin sulit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan di Denpasar pada Senin, bahwa kompleks yang direncanakan akan terdiri dari 60 unit hunian yang dirancang untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

Setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi, menyediakan fasilitas hidup dasar yang memadai bagi penghuni.

Sirait menyatakan pemerintah bermaksud memprioritaskan seniman Bali dari kalangan berpenghasilan rendah sebagai calon penerima manfaat program perumahan ini.

Dia mengatakan seniman memainkan peran penting dalam menopang industri pariwisata Bali, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Seniman Bali punya peran besar dalam mendukung sektor pariwisata dan menarik devisa untuk negara,” ujar Sirait. “Karena itu, saya usulkan agar perumahan vertikal ini utamanya dialokasikan untuk seniman berpenghasilan rendah.”

Pemerintah juga berencana memasukan unsur budaya Bali ke dalam desain arsitektur kompleks tersebut.

Menurut Sirait, mengintegrasikan ciri khas budaya tradisional penting untuk mencerminkan identitas dan kearifan lokal Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.

Untuk memajukan rencana ini, menteri meninjau lokasi pengembangan yang diusulkan seluas 3.228 meter persegi di jalan utama Desa Sesetan, Denpasar Selatan.

Lokasi ini dipilih karena aksesibilitasnya dan kesesuaiannya untuk pengembangan permukiman di dalam kota.

Sirait mengatakan pemerintah membayangkan kompleks perumahan ini sebagai menara empat lantai yang dirancang untuk menampung puluhan rumah tangga di ruang perkotaan yang padat.

MEMBACA  Lebih dari 7.000 Polisi Jaga Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK

Dari 60 unit yang direncanakan, 58 unit akan dialokasikan untuk warga kurang mampu secara ekonomi, sementara dua unit akan disediakan untuk penyandang disabilitas.

Berita terkait: Gov’t prioritizes affordable housing access for low-income residents

Berita terkait: Housing minister promotes empowering financing schemes

*Penerjemah: Rolandus N, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026*

Tinggalkan komentar