Pemerintah Pertimbangkan Anggaran Tambahan Rp140 Triliun untuk Makanan Gratis

Pemerintah sedang mempertimbangkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp140 triliun (US$8,6 miliar) untuk program Pemberian Makanan Bergizi Gratis tahun ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

“Dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap anggaran negara, Presiden dapat memutuskan untuk menambah anggaran sebesar Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus,” katanya di Serang, Banten, pada Jumat.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tambahan diperlukan agar program ini dapat mencapai lebih banyak penerima.

Dengan menggunakan anggaran saat ini sebesar Rp71 triliun (US$ hampir 4,4 miliar), program prioritas Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mencakup tiga juta anak sekolah dalam periode Januari-April dan enam juta dalam periode April-Agustus, tambahnya.

“Kami sedang berupaya (untuk anggaran tambahan),” katanya.

Pemerintah resmi meluncurkan program Pemberian Makanan Bergizi Gratis pada hari Senin setelah berbulan-bulan persiapan dan uji coba. Program ini ditujukan untuk sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Pada hari peluncurannya, beberapa pejabat tinggi meninjau pelaksanaan program di sekolah, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koperasi Budi Setiadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid.

Melalui program ini, pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas.

Tahun ini, pemerintah berupaya memberikan makanan bergizi gratis kepada setidaknya 15 juta penerima manfaat. Pada akhir masa jabatan Prabowo pada tahun 2029, program ini diharapkan mencakup sekitar 83 juta penerima.

Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan setidaknya 190 dapur khusus, yang dikenal sebagai unit layanan pemenuhan gizi (SPPG), untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada warga yang ditargetkan.

MEMBACA  Data yang lebih baik akan "memperkuat" alasan untuk pemotongan suku bunga

Pemerintah bertujuan untuk menjadikan lima ribu dapur beroperasi pada pertengahan 2025.

Tinggalkan komentar