Jakarta (ANTARA) – Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Wihaji menekankan pentingnya dana berkelanjutan untuk mendukung akses kontrasepsi dan membangun keluarga berkualitas di Indonesia.
“Ini bukan cuma tentang dana, tapi juga terkait tujuan bangsa. Kami ingin memastikan anak-anak lahir dari keluarga yang siap, sehat, dan bahagia,” ujar menteri pada Kamis.
Dalam pertemuan dengan Perwakilan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia, Hassan Mohtashami, ia juga menyoroti kebutuhan dana berkelanjutan untuk melindungi hak perempuan, menurunkan angka kematian ibu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pemerintahnya dan UNFPA sepakat bahwa akses kontrasepsi sangat penting. Ini juga merupakan hak asasi manusia dan bentuk investasi strategis untuk pembangunan nasional.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mencari dana untuk mengembangkan keluarga berkualitas.
Di kesempatan yang sama, Mohtashami menyampaikan kekhawatirannya atas pemotongan anggaran program kontrasepsi di Indonesia.
Di negara lain, langkah serupa menyebabkan peningkatan praktik aborsi tidak aman dan kematian ibu.
“Kami lihat di Pakistan, Turki, dan Uganda,” katanya.
Memotong anggaran kontrasepsi bisa jadi kesalahan berisiko dan mahal bagi suatu negara—baik secara ekonomi maupun sosial.
Mohtashami menyebut tiga alasan mengapa dana kontrasepsi harus dipertahankan. Pertama, untuk menjamin hak perempuan karena kontrasepsi memungkinkan mereka mengambil keputusan tentang tubuh, hidup, dan jumlah anak yang diinginkan.
Kedua, kontrasepsi bisa menyelamatkan nyawa dan penggunaannya sejalan dengan tujuan KB nasional.
“Karena kami tahu, contohnya di Indonesia, angka kematian ibu tinggi. Akses kontrasepsi terbukti menurunkannya secara signifikan,” jelasnya.
Ketiga, dana ini merupakan investasi ekonomi. Setiap dolar yang diinvestasikan dalam kontrasepsi bisa menghemat biaya kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di masa depan.
UNFPA juga berjanji membantu kementerian dalam mengadvokasi nilai strategis kontrasepsi ke Kementerian Keuangan dan DPR.
“Kami siap mendukung pemerintah Indonesia dengan data, analisis, dan argumen kuat. Keputusan anggaran hari ini akan menentukan warisan untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Berita terkait:
Kementerian akan usulkan anggaran lebih besar untuk pengadaan kontrasepsi
Berita terkait:
Akses KB adalah hak masyarakat: BKKBN
Penerjemah: Lintang Budiyanti P, Mecca Yumna
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025