Rabu, 9 Juli 2025 – 08:20 WIB
Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan bentrok dengan sekolah reguler atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Baca Juga:
Presiden Prabowo Bakal Resmikan Koperasi Desa Merah Putih 19 Juli di Klaten
Menurut Hasan, program Sekolah Rakyat dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak mampu bersekolah.
"Jadi desil 1 ini benar-benar berada di wilayah kemiskinan ekstrim. Sekalipun digratiskan, mereka tetap tak sekolah. Ada anak-anak seperti itu," jelas Hasan kepada wartawan, dikutip Rabu, 9 Juli 2025.
Baca Juga:
Istana Tegaskan Penunjukkan 24 Calon Dubes Tak Buru-buru: Memang Sudah Lama Kosong
"Anak-anak ini benar-benar dalam kondisi sulit. Sekolah gratis pun tak sanggup mereka ikuti—tak ada ongkos, uang jajan, atau biaya hidup cukup. Jadi, negara mengambil alih dengan menyediakan Sekolah Rakyat," tambahnya.
Kurikulum di Sekolah Rakyat sama dengan sekolah reguler. Selain itu, siswa juga mendapat tempat tinggal dan makan 3 kali sehari.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Launching Akhir Juli 2025, Makan Siswa Ditanggung Negara 3 Kali Sehari
Orang tua siswa akan dapat pelatihan dan bantuan untuk perbaikan ekonomi.
"Ini program pemerataan. Ada pendidikan untuk anak, ada bantuan sosial untuk keluarga, agar target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai," jelas Hasan.
Dia menegaskan isu tumpang tindih tidak relevan. Sekolah Rakyat justru melengkapi sistem pendidikan yang ada.
"Anak-anak ini sekalipun dapat sekolah gratis, tetap tak bisa hadir. Negara yang mengurus mereka lewat Sekolah Rakyat agar dapat pendidikan baik dan keluar dari kemiskinan ekstrem."