Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pemulihan untuk korban demonstrasi adalah tanggung jawab negara berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.
“Salah satu standarnya adalah Pedoman Maastricht dan instrumen HAM internasional lainnya terkait pemulihan bagi korban,” ujar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam konferensi pers pada Selasa (2 September).
Sejauh ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menangani korban demonstrasi, termasuk Affan Kurniawan, driver ojek online yang ditabrak kendaraan lapis baja polisi pada 28 Agustus.
Berbagai langkah ini, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke keluarga Affan, beserta kunjungan dan diskusi dari Kementerian HAM kepada keluarga yang berduka.
Pigai mengatakan proses pemulihan juga akan dilakukan untuk korban demonstrasi lain yang hanya menyampaikan pendapat, pemikiran, dan perasaan mereka kepada pemerintah.
“Bagaimanapun juga, opini, pikiran, dan perasaan adalah aspek penting dalam pembangunan nasional,” ucapnya.
Olehkarena itu, aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui demonstrasi menjadi jembatan dan pengingat bagi pemerintah untuk menerapkan pembangunan yang holistik untuk publik, tutur menteri tersebut.
Selain itu, kepala negara juga telah memerintahkan para penyelenggara negara dan anggota legislatif untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Sepekan terakhir, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya Affan Kurniawan.
Beberapa tuntutan awal demonstrasi ini antara lain transparansi dan pemotongan tunjangan anggota DPR, reformasi etik dan akuntabilitas lembaga legislatif, serta penolakan terhadap sejumlah RUU yang kontroversial.
Tujuh personel Brimob (Brigade Mobil Polisi) yang terlibat dalam insiden Affan telah dinyatakan bersalah melanggar kode etik polisi dan melakukan pelanggaran berat dan sedang.
Mereka saat ini berada dalam penempatan khusus (patsus) mulai 29 Agustus hingga 17 September 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan investigasi yang cepat dan transparan atas meninggalnya driver ojek online Affan Kurniawan.
Prabowo mengatakan di Istana Merdeka pada Minggu (31 Agust) bahwa Polri telah melakukan penyelidikan internal terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dia menambahkan bahwa dia meminta proses tersebut dilakukan dengan cepat, transparan, dan terbuka agar masyarakat dapat mengikutinya.
Berita terkait: Menteri HAM RI peringatkan penggunaan kekuatan berlebih di protes
Berita terkait: Komnas HAM serukan keadilan restoratif untuk demonstran yang ditahan
Penerjemah: Agatha Olivia, Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025