Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan panel datar interaktif (IFP), atau papan pintar, ke sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia—termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Gogot Suharwoto, mengakui bahwa digitalisasi sering dianggap sebagai solusi yang hanya cocok untuk sekolahan di perkotaan.
Dia menekankan bahwa kementerian berupaya menghilangkan anggapan ini dengan memastikan akses yang merata di seluruh negeri.
“Kami berkomitmen untuk mendistribusikan perangkat ini secara adil, termasuk di wilayah 3T. Untuk mendukung sekolah yang belum memiliki listrik, kami bermitra dengan perusahaan listrik negara PT PLN untuk memasang panel surya,” kata Suharwoto dalam podcast Digitalisasi Pembelajaran di Jakarta, Senin.
Bagi sekolah yang tidak memiliki konektivitas internet, kementerian akan menyediakan perangkat tambahan untuk memungkinkan akses. Namun, IFP dirancang untuk dapat berfungsi secara luring, dengan konten interaktif yang dapat diakses melalui penyimpanan eksternal yang sudah diisi sebelumnya.
Untuk mendukung implementasi yang efektif, kementerian telah mengembangkan sistem pelatihan guru berjenjang. Ini termasuk sesi tatap muka, webinar, berbagi pengetahuan antar rekan, dan modul belajar mandiri yang tersedia di platform digital kementerian.
“Pendekatan ini mendorong guru untuk beradaptasi dengan cepat dan membagikan praktik terbaik melalui komunitas belajar berbasis sekolah,” catat Suharwoto.
Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa pengadaan perangkat ini mungkin hanya simbolis, Suharwoto menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan proses verifikasi tiga lapis: pengecekan silang dengan Data Pendidikan Dasar (Dapodik), validasi oleh dinas pendidikan setempat, dan pernyataan kesediaan formal dari sekolah penerima.
“Digitalisasi bukan hanya tentang mendistribusikan perangkat—ini tentang memastikan kualitas pembelajaran yang setara di seluruh negeri. Prinsip panduan kami adalah inklusivitas, kemampuan beradaptasi, dan partisipasi. Setiap anak berhak mendapatkan akses yang sama ke pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Suharwoto menggambarkan pembelajaran digital sebagai pilar utama dalam mencapai pemerataan pendidikan. “Melalui digitalisasi, kami bertujuan untuk mengurangi kehilangan pembelajaran, meningkatkan literasi, dan mempersiapkan generasi yang dilengkapi untuk menghadapi tantangan masa depan. Anak-anak kita tidak boleh tertinggal dalam lanskap teknologi global.”
Sebelumnya, pada 11 September, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk mendistribusikan layar digital pintar ke 330.000 sekolah di seluruh negeri pada akhir tahun ini. Inisiatif ini menjadi salah satu program teknologi pendidikan paling ambisius Indonesia hingga saat ini.
“Teknologi ini akan meningkatkan penyampaian materi pembelajaran—termasuk konten animasi—dan membantu mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Presiden.
Berita terkait: Pemerintah soroti peran komite sekolah dalam jaga moral siswa
Berita terkait: Indonesia dorong pemuda siapkan karir masa depan di ekonomi hijau
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025