Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa setidaknya 53 sekolah umum gratis (Sekolah Rakyat) akan mulai beroperasi pada tahun akademik 2025-2026.
Menteri menyampaikan hal ini selama pertemuan koordinasi untuk mempercepat penyediaan fasilitas dan infrastruktur Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin (14 April).
“Sekolah-soklah ini sudah memiliki bangunan yang ada. Ini adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Kementerian Sosial, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten, tersebar di seluruh negeri yang ingin kita optimalkan,” Hadi mencatat dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Sekolah Rakyat adalah program sekolah gratis yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mempromosikan akses pendidikan yang sama dan membasmi kemiskinan di Indonesia.
Menurut Hadi, penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas untuk kalangan sangat miskin dan miskin adalah upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Dia menyatakan bahwa meskipun program ini mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, beberapa penyesuaian, seperti perbaikan dan renovasi, masih diperlukan.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk membuka 200 Sekolah Rakyat – 53 menggunakan struktur yang sudah ada sebagai sekolah percobaan, dan 147 akan dibangun dari awal.
Dia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini akan tersebar di seluruh negeri dengan mengacu pada data tentang penyebaran kantong kemiskinan.
Dengan mempertimbangkan hal ini, Hadi menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di daerah padat penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi.
Saat ini, pihak berwenang sedang menyusun instruksi teknis yang memberikan panduan untuk rekrutmen guru, penerimaan siswa, dan aspek penting lainnya dari program ini.
Selama rapat kabinet pleno pada 21 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target pemerintah untuk membangun 200 sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas dalam program Sekolah Rakyat tahun ini.
Presiden menegaskan bahwa target tahun ini akan bersifat tahunan, artinya pemerintah bertujuan untuk mendirikan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun untuk memastikan bahwa setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah seperti itu pada akhir masa jabatannya pada tahun 2029.