“Jakarta (ANTARA) – Indonesia belum menerima permintaan resmi untuk penempatan pasukan perdamaian di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menjelaskan.
“Kami belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang meminta kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di perbatasan Rusia dan Ukraina,” kata juru bicara kementerian, Rolliansyah Soemirat, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Rabu.
Dia mengatakan hal tersebut sebagai respons terhadap laporan tentang sebuah proposal yang menyarankan agar Indonesia turut serta dalam misi perdamaian PBB untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan, jika Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Belum ada kesepakatan atas proposal tersebut di antara komunitas internasional.
Namun, Soemirat menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau pembicaraan yang sedang berlangsung melibatkan pihak-pihak yang bertikai tentang kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.
Indonesia tetap berkomitmen pada sikap mendukung untuk memprioritaskan diskusi inklusif untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berlarut-larut, katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan serupa dan mendorong semua pihak untuk menggunakan langkah-langkah damai dan inklusif untuk menyelesaikan konflik.
“Kami mendukung dialog terbuka dan mekanisme multilateral yang inklusif,” katanya dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Jakarta pada hari Rabu.
Pernyataan tersebut berasal dari laporan yang menyebut kemungkinan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penempatan pasukan perdamaian multinasional di zona perang setelah Rusia dan Ukraina setuju untuk menghentikan pertempuran.
Mengutip surat kabar Italia La Repubblica, media Ukraina melaporkan bahwa sekutu Ukraina telah mengusulkan penempatan kontingen perdamaian yang ditugaskan oleh PBB yang terdiri dari tentara dari Indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi.
Dikatakan bahwa kelompok perdamaian tersebut akan beroperasi bersama koalisi pasukan dari negara-negara Eropa dan bertugas untuk mengamankan perbatasan Ukraina dengan Uni Eropa.
Berita terkait: Konflik Rusia-Ukraina: Indonesia mengusulkan gencatan senjata, referendum PBB
Berita terkait: Rusia mengatakan mengharapkan sanksi tetap berlaku meskipun kemenangan Trump
Translator: Nabil Ihsan, Tegar Nurfitra
Editor: Arie Novarina
Hak cipta © ANTARA 2025″