Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras karena petani menuntut harga tinggi untuk meningkatkan keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau. Pernyataan itu disampaikan saat beliau menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada hari Jumat.
“Ini sulit bagi kita. Jika harga beras turun, petani mengeluh kepada saya. Namun, jika harga beras naik, ibu-ibu mengeluh kepada saya,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden mencatat bahwa mengelola pangan untuk populasi Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah. Beliau menyebut adanya tantangan dalam produksi beras, termasuk kondisi iklim, untuk memenuhi permintaan tahunan sebanyak 31 juta ton.
“Jika produksi dari petani tinggi, kita tenang. Namun, jika seperti sebelumnya, musim kemarau panjang, penanaman akan tertunda atau terlalu basah, hujan akan terlalu deras, beberapa daerah akan terendam,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa keragaman geografis Indonesia, yang tersebar di 17 ribu pulau, telah berkontribusi pada kompleksitas distribusi pangan dan penanganan secara nasional.
“Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat besar. Jika populasi negara lain adalah 10 juta, 20 juta, itu lebih mudah. Kami memiliki 270 juta, tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Inilah Indonesia,” tandasnya.
Beliau menyatakan bahwa bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah sejak Januari tahun ini akan terus berlanjut hingga bulan Juni. Namun, kelanjutannya akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
“Jika anggaran negara memungkinkan, setelah bulan Juni, akan dilanjutkan. Namun, saya tidak memberikan janji apapun; janji saya hanya sampai bulan Juni,” katanya.
Berita terkait: Harga rata-rata beras mentah mulai stabil: Bapanas
Berita terkait: Kementerian instruksikan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga pangan
Copyright © ANTARA 2024