Kami berfokus pada KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena KUR adalah program pemerintah, oleh karena itu akan ada lebih banyak UMKM yang terhubung dengan bank. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa kementeriannya terus mendorong skor kredit untuk memperluas akses UMKM ke Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dia menjelaskan bahwa dengan skor kredit, persyaratan tradisional seperti jaminan — yang telah menjadi hambatan utama akses UMKM ke pembiayaan — dapat dikurangi. Sebagai gantinya, data alternatif seperti penggunaan listrik dan aktivitas telekomunikasi dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kelayakan kredit UMKM.
“Memang, inovasi skor kredit tidak dapat diimplementasikan sebagai wajib. Misalnya, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menerapkannya sebagai wajib bagi bank; tidak bisa seperti itu,” katanya di Jakarta pada hari Rabu.
“Kami berfokus pada (kredit bunga rendah) KUR karena KUR adalah program pemerintah, oleh karena itu akan ada lebih banyak UMKM yang terhubung dengan bank,” katanya.
Skor kredit adalah metode untuk menentukan kelayakan kredit suatu bisnis berdasarkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, dan transaksi keuangan. Dengan memanfaatkan data tersebut, skor kredit dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja dan potensi UMKM.
Ini dianggap penting mengingat saat ini masih ada sekitar 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan karena tidak memiliki riwayat kredit. Masduki mencatat bahwa implementasi skor kredit juga telah membuat kemajuan signifikan. Dukungan kuat dari Menteri Keuangan, yang akan membawa proposal ini ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan lebih memperkuat prospeknya.
Dia menambahkan bahwa OJK juga telah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan baru untuk beroperasi di sektor ini. Dia mengungkapkan bahwa 17 perusahaan telah mengajukan pendaftaran ke OJK sebagai perusahaan skor kredit inovatif.
“OJK juga sedang meningkatkan data kredit dengan memasukkan data dari UMKM yang telah menggunakan layanan fintech karena saat ini, sekitar 4,8 persen UMKM di Indonesia telah menggunakan layanan fintech,” tambahnya.