Jakarta (ANTARA) – Anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sendiri jika memiliki sumber daya. Jika tidak, tidak perlu memaksanya,” katanya pada Jumat.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tiga tanggung jawab utama untuk mendukung program ini.
Pertama, mereka harus mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
Kedua, mereka harus memperkuat dan meningkatkan rantai pasokan lokal, termasuk dengan mendukung petani, peternak, dan nelayan untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk program di daerah mereka.
Ketiga, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan BGN untuk membantu mendistribusikan makanan bergizi, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Jika tidak ada anggaran, tidak perlu memaksakan pelaksanaan ketiga aspek ini,” kata Hindayana.
Ia mencatat bahwa meskipun partisipasi tidak wajib, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung program MBG. Misalnya, Jawa Timur telah mengalokasikan Rp700 miliar, sementara Bojonegoro telah menyediakan Rp99 miliar.
Ia menekankan bahwa dana ini ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, penguatan rantai pasokan, dan layanan pendukung, bukan untuk pembelian makanan bergizi.
Ia menjamin bahwa lembaganya siap membantu daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas.
“Kami memiliki anggaran yang tersedia untuk mendukung daerah dengan hanya satu atau dua sekolah, di mana mitra mungkin tidak tertarik untuk beroperasi,” kata Hindayana.
Berita terkait: BGN menjamin kontrol kualitas dalam program makanan gratis
Berita terkait: Pastikan ketersediaan makanan untuk program makanan gratis: Wakil Presiden kepada daerah
Penerjemah: Andi, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2025