Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah sedang meningkatkan program penyiraman sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah pertanian, terutama mengairi sawah kering yang terkena dampak fenomena El Nino.
\”Saya optimis bahwa Indonesia akan mampu mencapai swasembada (pangan) secara berkelanjutan dengan bantuan program penyiraman ini,\” ujar Sulaiman dalam sebuah pernyataan dari kantornya pada hari Kamis.
Menteri tersebut mengumumkan rencana untuk memperluas penyiraman irigasi hingga 500 ribu hektar sawah, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa.
Sulaiman menekankan bahwa pemerintah juga terus mengoptimalkan Lahan Rawa (Oplah) sebagai program berkelanjutan jangka panjang.
Ia berharap momentum Idul Fitri 2024 akan mendorong peningkatan produksi pangan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia.
Tanpa pangan, suatu negara tidak dapat bertahan kuat, karena konflik sosial akan timbul, tegasnya.
\”Negara tanpa pangan dapat hancur karena fenomena tersebut akan memicu konflik sosial di antara penduduknya,\” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa ia bersyukur Indonesia telah berhasil menjadi negara terkuat dalam hal pasokan pangan. Hal ini berarti produksi yang dilakukan dari tahun ke tahun selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa masalah pangan merupakan perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah krisis multidimensi di semua negara, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan fenomena cuaca ekstrem El Nino yang telah mengurangi produksi domestik.
\”Namun, kita mampu mengatasi krisis ini dan tetap kuat dalam masalah pangan,\” ujar Sulaiman.
Menurut menteri, Presiden Jokowi sebelumnya telah menyetujui alokasi tambahan pupuk subsidi sebesar Rp28 triliun (US$1,7 miliar). Dengan tambahan ini, alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 akan mencapai 9,5 juta ton, atau Rp54 triliun, dari sebelumnya hanya 4,7 juta ton.
\”Petani tidak perlu khawatir tentang kelangkaan pupuk karena tersedia di mana-mana. Kami juga telah mengubah aturan pengambilan pupuk. Petani hanya perlu menunjukkan KTP untuk mengakses pupuk,\” katanya.
Berita terkait: Kementerian PUPR membangun bendungan pertama di Sulawesi Barat: pejabat
Berita terkait: Pemerintah menyelesaikan infrastruktur Bendungan Cipanas untuk irigasi pertanian
Penerjemah: Muhammad Harianto, Resinta Sulistiyandari
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024