Kantor Staf Kepresidenan (KSP) telah memastikan bahwa pemerintah melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam tahap kedua pembangunan ibu kota baru Nusantara untuk membangun kota yang inklusif dan mudah diakses. Wakil untuk studi dan manajemen isu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan hak asasi manusia di KSP, Rumadi Ahmad, mencatat bahwa keterlibatan kelompok atau organisasi penyandang disabilitas belum maksimal.
“Masih ada tahap berikutnya yang akan kita dorong bersama agar di tahap kedua (pembangunan Nusantara), keterlibatan organisasi penyandang disabilitas bisa lebih bermakna,” katanya saat sebuah webinar pada hari Selasa.
Pembangunan Nusantara telah dibagi menjadi empat tahap, dimulai dari tahun 2022 hingga 2045. Tahap pertama yang terdiri dari konstruksi infrastruktur dasar utama hampir selesai.
Tahap kedua, dari 2025-2029, akan mencakup pembangunan fasilitas transportasi umum, perluasan tempat tinggal pegawai negeri sipil, dan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Ahmad mengutip Laporan Dunia tentang Disabilitas, mengatakan bahwa ada beberapa area prioritas dalam upaya menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan akan kebijakan aksesibilitas standar, dan pemantauan serta evaluasi implementasi kebijakan.
Mereka juga termasuk pelatihan dan pendidikan tentang perspektif disabilitas, rencana pengembangan yang jelas dan anggaran untuk penyandang disabilitas, serta keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan.
Pada kesempatan yang sama, ketua dewan eksekutif pusat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah, mengatakan bahwa organisasinya belum cukup terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan mereka.
Juwairiyah mengatakan bahwa dalam beberapa pertemuan mengenai pembangunan Nusantara, dia hanya diundang sebagai peserta tanpa diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau melakukan diskusi mendalam.
Organisasi tersebut berharap dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya memastikan bahwa ibu kota baru dikembangkan dengan memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.
“Ini adalah tonggak bagi perjuangan penyandang disabilitas untuk memiliki kota ibu yang inklusif,” tambahnya.
Berita terkait: Sulawesi Barat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi di Nusantara
Berita terkait: Gedung Kementerian dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah setelah Hari Kemerdekaan: OIKN
Berita terkait: ‘Bau kolonial’ masih terasa di istana-istana yang dibangun Belanda: Jokowi
Translator: Shofi Ayudiana, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024