DPRD Kota Bogor mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2025 untuk mendukung kelangsungan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan. Anggaran tersebut diperlukan karena subsidi dari Pemerintah Pusat untuk transportasi massal ini akan dihentikan pada tahun depan.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menjelaskan bahwa operasional Biskita Transpakuan akan tetap berlanjut dengan mekanisme pembelian layanan atau buy the service (BTS) seperti yang sudah berjalan selama ini. Meskipun anggaran yang dialokasikan masih jauh lebih kecil dari kebutuhan sebenarnya, yaitu sekitar Rp50 miliar menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
Adityawarman menambahkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini terbatas karena banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), antisipasi bencana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, DPRD Kota Bogor hanya bisa menganggarkan sekitar Rp10 miliar untuk buy the service Biskita Transpakuan.
Dia juga menekankan pentingnya kajian yang seksama dalam melanjutkan operasional Biskita Transpakuan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Meskipun demikian, kelanjutan operasional transportasi massal ini akan tetap menjadi tanggung jawab Dishub Kota Bogor yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Secara teknis, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor baru bisa mendanai sebagian kecil dari kebutuhan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk kelanjutan operasional Biskita Transpakuan. Meskipun demikian, langkah ini diharapkan dapat memastikan kelangsungan layanan transportasi massal ini bagi masyarakat Kota Bogor.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi JPNN.com Jabar di Google News.