Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap memodernisasi layanan angkutan umum massal di beberapa wilayah untuk menjamin kelancaran mobilitas dan mendukung kegiatan ekonomi.
“Kaltim telah memulai transformasi besar untuk menyediakan transportasi perkotaaan yang modern dan nyaman bagi masyarakat,” kata Mochammad Rayani, pejabat Dinas Perhubungan Kaltim, di Samarinda pada Jumat.
Dia menjelaskan bahwa, pada tahap awal ini, proyek angkutan massal masih mendapatkan dukungan pendanaan dari anggaran negara.
Salah satu program percontohan di Kota Balikpapan telah menarik minat masyarakat yang kuat terhadap layanan Balikpapan City Trans (Bacitra).
Sebanyak 21 bus Bacitra beroperasi setiap hari, dengan tingkat keterisian lebih dari 100 persen dan jumlah penumpang harian mencapai 6.332 orang.
Plt. Sekda Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa meski Kementerian Perhubungan akan menanggung penuh biaya operasional hingga 2026, Pemkot Balikpapan bersiap untuk mengambil alih pengelolaan pada 2027, dengan perkiraan biaya tahunan Rp22 miliar.
Persiapan pengalihan kewenangan termasuk pembangunan infrastruktur pendukung secara bertahap, seperti halte bus. Sebanyak 125 halte direncanakan, dengan 33 telah dibangun melalui kerjasama pemerintah daerah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menyusul Kota Balikpapan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan dinasnya telah melakukan studi kelayakan yang memetakan kebutuhan untuk tujuh rute utama dan enam rute pengumpan.
Dia mencatat bahwa penyediaan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal sangat mendesak, karena sistem konvensional yang ada tidak memiliki waktu tunggu yang terandalkan, sehingga mendorong orang beralih ke kendaraan pribadi.
Ditambahkannya, upaya mendorong peralihan ke angkutan umum massal tidak hanya akan mengurangi biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga membantu menurunkan kecelakaan lalu lintas dan emisi kendaraan.
“Target kami adalah agar program angkutan massal di Samarinda bisa masuk dalam program Bappenas sehingga dapat menerima pendanaan pemerintah pusat pada tahun 2027,” kata Manalu.
Berita terkait: Indonesia’s PPN Ministry backs North Penajam Paser as buffer for IKN
Berita terkait: Trade Minister backs East Kalimantan MSMEs’ global expansion
Penerjemah: Ahmad Rifandi, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026