Pemerintah Investigasi Dugaan Pungli dalam Program Perjalanan Laut Gratis

Pemerintah akan menyelidiki dugaan adanya pungutan liar yang terkait program mudik gratis lewat laut di Pelabuhan Nusantara, Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Suntana pada Sabtu.

“Kami akan mengeceknya nanti,” kata Suntana menanggapi laporan tentang biaya tidak resmi dalam program tersebut.

Dugaan praktik ini terjadi pada layanan transportasi laut gratis yang beroperasi di rute pelayaran Kendari–Muna–Baubau.

Program ini diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat pulang kampung saat hari raya Idul Fitri dengan menyediakan transportasi gratis melalui beberapa moda.

Menanggapi hal itu, Suntana menyebut pihak berwenang akan memeriksa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan program untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran.

Jika terbukti ada kesalahan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Inisiatif mudik gratis ini ditegaskan dibiayai oleh negara dan dimaksudkan sebagai layanan publik bagi para pemudik.

Karena dananya berasal dari APBN, semua layanan dalam program ini harus benar-benar gratis bagi penumpang.

“Program mudik gratis mencakup beberapa sektor. Ada layanan udara, laut, dan kereta api yang disediakan pemerintah,” jelas Suntana.

“Jika ada ketidakberesan, kami akan bertindak dan memperbaikinya secepat mungkin,” tambahnya.

Program perjalanan gratis ini dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan dan mobilitas di masa padat arus mudik.

Setiap tahun, jutaan orang Indonesia melakukan perjalanan antar pulau saat lebaran untuk pulang kampung, menciptakan salah satu migrasi musiman terbesar di dunia.

Program perjalanan gratis dari pemerintah bertujuan meringankan kepadatan dan memberikan alternatif yang lebih aman bagi pemudik.

Suntana mengatakan kementerian akan terus memantau program ini secara ketat agar berjalan sesuai tujuannya.

Pihak berwenang juga akan merespons keluhan dari masyarakat untuk menjaga akuntabilitas layanan publik.

MEMBACA  Menteri Hukum Baru Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan reformasi hukum

“Pasti akan ditindak tegas. Kalau penyedia layanan publik melakukan pelanggaran, kita harus mengambil tindakan tegas,” tegasnya.

Kemenhub telah menyiapkan sekitar 6.000 tiket kapal gratis bagi penumpang di rute Kendari–Raha–Baubau di Sulawesi Tenggara.

Tiket ini diharapkan dapat membantu warga bepergian antar pulau dengan aman dan terjangkau selama musim mudik.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran layanan transportasi selama periode mudik tahunan.

Tinggalkan komentar