Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa kepala sekolah dan guru yang bekerja di Sekolah Rakyat akan segera menerima surat pengangkatan resmi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pada Rabu bahwa kepala Sekolah Rakyat akan dipilih dari pendidik berpengalaman, sementara gurunya direkrut dari staf kontrak pemerintah atau kandidat yang dipilih kementerian.
“Semua harus melalui proses seleksi yang transparan dan legal,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan bahwa wawancara untuk tahap pertama rekrutmen sedang berlangsung dan akan selesai dalam dua atau tiga hari. Setelah itu, surat pengangkatan akan diterbitkan, dan mereka yang terpilih resmi bergabung dalam program Sekolah Rakyat.
Berdasarkan keputusan ini, kepala sekolah dan guru akan dianggap sebagai staf Kementerian Sosial.
Dia mencatat bahwa beberapa kandidat mengundurkan diri karena alasan seperti ketidakpastian kerja, lokasi sekolah yang jauh, atau mendapat tawaran pekerjaan lain.
“Memang ada yang mundur, tapi perlu diperjelas bahwa mereka hanya kandidat — bukan kepala sekolah atau guru yang resmi diangkat. Ini hal biasa dalam proses seleksi,” kata Yusuf.
Dia menekankan bahwa banyak orang masih antusias mengikuti program ini, dengan minat tinggi dari calon pendidik.
Sekolah Rakyat adalah program asrama pemerintah yang bertujuan memberi akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan sangat miskin.
Tahap pertama program ini akan dimulai pada 14 Juli di 100 lokasi di seluruh Indonesia, melibatkan setidaknya 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.990 staf pendidikan lainnya.
Berita terkait:
Indonesia akan luncurkan 100 Sekolah Rakyat gratis pada Juli
Lebih dari 50 kepala Sekolah Rakyat jalani orientasi prajabatan
Penerjemah: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025