Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan untuk mengolah uranium, yang terutama ditemukan di Kalimantan Barat, guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Kami sedang menyusun peraturan pemerintah. Harapannya, ini bisa diterapkan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif,” kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di sini pada Jumat.
Pengolahan uranium termasuk dalam bisnis radioaktif, ujarnya.
Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan sistem perizinan, mengingat bisnis pertambangan radioaktif memerlukan pengawasan yang lebih ketat, jelasnya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian ESDM akan terlibat dalam pengolahan uranium untuk pengembangan PLTN.
“Kami juga akan memperhatikan aspek lingkungan. Yang sedang kami atur saat ini adalah pemurnian pengolahan,” kata Tanjung.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun oleh PT PLN untuk periode 2025–2034, potensi sumber energi di Kalimantan Barat meliputi uranium, tenaga air, biomassa, biogas, dan batubara.
Uranium adalah bahan bakar utama reaktor nuklir. Berdasarkan rencana, potensi uranium di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, mencapai 24.112 ton.
Namun, penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi utama masih menunggu regulasi kebijakan dari pemerintah, didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.
Sebelumnya, Menteri ESDM mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun PLTN, dengan lokasi potensial di Sumatra dan Kalimantan.
Rencananya, akan dikembangkan kapasitas PLTN sebesar 250 megawatt (MW) di Sumatra dan 250 MW sisanya di Kalimantan.
Pembangunan PLTN merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Dalam RUPTL 2025–2034, target tambahan kapasitas pembangkit listrik ditetapkan sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Sebanyak 61 persen dari tambahan pembangkit, dengan kapasitas 42,6 GW, akan menggunakan energi terbarukan, sementara 15 persen (10,3 GW) difokuskan pada penyimpanan energi.
Sementara itu, 24 persen atau 16,6 GW tambahan pembangkit akan bersumber dari bahan bakar fosil, seperti gas (10,3 GW) dan batubara (6,3 GW).