Pemerintah Hindari Darurat Nasional dengan Situasi Dianggap Terkendali: MPR

Pemerintah Hindari Darurat Nasional dengan Situasi Dianggap Terkendali: MPR

oleh

Presiden Prabowo Belum Tetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto belum menyatakan status darurat bencana nasional atas banjir parah di Sumatra karena situasi dinilai masih dapat ditangani melalui upaya terkoordinasi dengan pemerintah daerah, kata Ketua MPR Ahmad Muzani pada Selasa.

Berbicara kepada wartawan usai acara temu teh sore dengan presiden di Istana Negara Jakarta, Muzani menyatakan otoritas menilai respons penanganan saat ini di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih efektif.

"Pemerintah dapat mengendalikan situasi dengan cepat, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terus berjalan," ujarnya ketika ditanya alasan Prabowo belum mengeluarkan dekret darurat nasional.

Dia mengatakan operasi pemulihan dikelola secara ketat oleh presiden, yang berkoordinasi dengan para menteri dan kepala lembaga, termasuk pimpinan BUMN seperti PLN dan Pertamina, untuk memulihkan pasokan listrik dan bahan bakar di zona terdampak.

"Semua diarahkan agar kondisi cepat normal kembali," kata Muzani.

Dia menegaskan bahwa penetapan darurat nasional sepenuhnya adalah wewenang presiden dan memerlukan keputusan presiden (keppres) yang didasari pertimbangan matang.

"Presiden Prabowo memiliki penilaiannya sendiri. Keputusan harus dikeluarkan dalam bentuk dekrit, jadi sepenuhnya ada di tangan beliau," katanya, tanpa merinci faktor-faktor yang sedang dikaji.

Muzani menambahkan pemerintah terus mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mendukung bantuan dan memastikan kebutuhan publik terpenuhi di seluruh daerah terdampak.

Desakan dari Parlemen

Tuntutan untuk deklarasi darurat nasional meningkat dalam hari-hari terakhir. Misalnya, anggota DPR Rahmat Saleh menyatakan skala kerusakan hidrometeorologi di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara membutuhkan intervensi pemerintah pusat yang lebih kuat.

"Yang penting sekarang memastikan bantuan cepat sampai ke yang membutuhkan. Pemda bekerja keras, tetapi kapasitas mereka terbatas," kata Rahmat pada 30 November.

MEMBACA  Pasaran hartanah UK sedia untuk musim luruh yang sibuk dengan penyenaraian yang mencapai rekod tujuh tahun.

Menurutnya, status darurat akan mempercepat koordinasi antar-lembaga dan memobilisasi logistik, personel penyelamat, serta alat berat lebih cepat untuk membuka akses jalur dan mendukung evakuasi.

Anggota DPR asal Sumatra Barat, Mulyadi, mendukung desakan itu dengan menyebut kehancuran luas dan jumlah korban yang tinggi, yang menurutnya telah memenuhi ambang batas bencana nasional.

Senator Sumatra Barat Irman Gusman juga mendesak aksi segera. Dia mengatakan skala kerusakan di tiga provinsi telah melumpuhkan kehidupan sehari-hari, menghancurkan infrastruktur vital, serta memutus akses darat, laut, dan udara—jauh melampaui kapasitas respons pemerintah daerah.

Berita Terkait: