Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan ekosistem yang terkena dampak saat memutuskan untuk memblokir game online apa pun. Oleh karena itu, sebuah studi yang mendalam dianggap perlu untuk membuat keputusan tersebut. Pemerintah berencana untuk memanggil para pengembang game online, terutama yang mengandung konten kekerasan, untuk berbagi informasi tentang dampak dari game-game tersebut, kata Setiadi di Depok, Jawa Barat, pada hari Kamis. “Mungkin kita akan memberikan penyuluhan informasi kepada mereka (pengembang), menjelaskan dampaknya,” tambahnya. Beliau membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap permintaan untuk memblokir game online yang mengandung konten kekerasan dari organisasi yang peduli terhadap anak-anak. Terkait dengan kepatuhan, beliau menginformasikan bahwa pengembang game online yang terdaftar di Indonesia sedang mematuhi aturan untuk menyertakan rating game, termasuk untuk game online yang mengandung konten kekerasan. Namun, beliau menjamin bahwa kementeriannya terus berkoordinasi untuk melakukan studi yang tepat, termasuk dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga menjabat sebagai kepala pelaksana sementara Penyelarasan Percepatan Pembangunan Industri Permainan Nasional. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana untuk bertemu dengan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencari masukan dalam menanggapi keluhan terhadap game online yang mengandung konten kekerasan dan dapat mempengaruhi anak-anak secara negatif. Diskusi dengan KPAI tersebut merupakan bagian dari upaya kementerian untuk menyelesaikan studi sebelum membuat keputusan untuk memblokir game-game tersebut. “Saya ingin berdiskusi dengan KPAI. Saya ingin meminta masukan karena kita ingin ekosistem menjadi sehat, itulah sebabnya kita harus melakukan studi,” kata Setiadi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada hari Selasa (30 April 2024).
