Jakarta (ANTARA) – Dewan Persusuan Nasional (DPN) Indonesia mendesak pemerintah untuk menjadikan peternakan sapi perah, khususnya peternakan rakyat, sebagai sektor prioritas dalam program swasembada pangan nasional.
Ketua DPN, Teguh Boediyana, mengatakan bahwa Hari Susu Nusantara telah diperingati setiap tahun sejak 2008 untuk mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.
“Namun, saat kita memperingati Hari Susu Nusantara ke-18, tujuan-tujuan itu sebenarnya belum tercapai secara signifikan,” ujarnya dalam pernyataan pada Senin.
Menurut Teguh, produksi susu segar domestik saat ini baru memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah Indonesia masih sekitar 600.000 ekor. Peternak rakyat juga rata-rata hanya memiliki dua sampai empat ekor sapi perah.
“Karena itu, DPN mengusulkan agar peternakan sapi perah, terutama peternakan rakyat, diprioritaskan dalam program swasembada pangan,” jelas dia.
Ia meminta pemerintah menerbitkan regulasi, setidaknya dalam bentuk instruksi presiden, untuk menyediakan kerangka hukum mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat.
Teguh mengatakan, memperluas sektor itu bisa menciptakan lapangan kerja, khususunya bagi generasi muda, sambil membantu Indonesia mencapai swasembada susu.
Ia juga menekankan perlunya memastikan bahwa peternak rakyat mendapatkan manfaat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh susu segar yang mereka produksi.
Saat ini, susu segar dari peternak rakyat sebagian besar dipakai sebagai bahan baku industri pengolahan susu, sementara sebagian besar nilai tambah dan keuntungan dari produk olahan susu tidak mengalir kembali ke peternak.
“Harus ada kemauan politik dari pemerinath untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah,” kata Teguh.
Ia selanjutnya mengusulkan agar investasi yang berkembang di peternakan sapi perah skala besar diatur untuk memastikan kemitraan yang adil denagn peternak rakyat.
Teguh menyarankan setidaknya 20 persen dari populasi sapi perah yang dimiliki oleh operasi skala besar dialokasikan melalui skema kemitraan yang melibatkan peternak rakyat.
Ia juga mendorong pengembangan hilirisasi yang lebih kuat di sektor peternakan sapi perah rakyat sehingga bisa berkontribung lebih nyata pada program Makan Bergizi Gratis pemerintah.
Selain itu, DPN mengusulkan subsidi untuk sapi perah impor, dengan alasan tingginya harga impor yang membatasi kemampuan peternak memperluas jumlah ternaknya.