Jakarta (ANTARA) – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyerukan pada pemerintah desa untuk memprioritaskan edukasi publik tentang mitigasi perubahan iklim dan dampaknya.
“Kita harus tingkatkan pemahaman para perangkat desa dan warga mengenai cara mencegah, mengurangi, dan beradaptasi dengan tantangan terkait iklim,” ujar Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian, Samsul Widodo, pada Senin.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Membangun Desa Berkeadilan Iklim dan Mandiri Energi melalui Optimalisasi Peraturan Desa”.
Widodo menekankan bahwa bencana alam yang berulang tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga menghancurkan infrastruktur publik di desa-desa.
“Setiap tahun, dana desa dipakai untuk membangun jalan, sistem irigasi, dan fasilitas air bersih. Lalu datanglah tanah longsor, banjir, erupsi gunung, dan fasilitas ini hancur, hanya untuk dibangun kembali di tahun berikutnya,” jelasnya.
Tanpa edukasi dan kesadaran yang memadai, ujarnya, masyarakat desa akan terus menghadapi kerugian serupa. Karena itu, dia menekankan bahwa pendidikan perubahan iklim harus menjadi bagian penting dari tata kelola desa.
Melalui Direktorat Harmonisasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian berkomitmen meningkatkan literasi iklim dan mendukung desa dalam upaya pencegahan dan adaptasi.
Kementerian telah merancang beberapa rencana aksi untuk mewujudkan Astacita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari level desa untuk memastikan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Rencana ini mencangkup merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mencapai kemandirian energi dan air, serta mendownstreaming produk lokal sekaligus mewujudkan desa yang bisa mengekspor produk lokal.
Program-program tersebut juga melibatkan generasi muda, mendigitalisasi desa, memperluas pariwisata, meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta membangun ketahanan iklim dan kesiapsiagaan bencana.