Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem peringatan dini dan kesiapan masyarakat setelah peringatan tsunami dicabut akibat gempa kuat di lepas pantai Rusia.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, Abdul Muhari, menyatakan di Jakarta pada Kamis bahwa pihak berwenang setempat harus menilai kembali efektivitas rute evakuasi, tempat penampungan, kesiapan peralatan, dan logistik.
Dia mengatakan bahwa latihan kesiapsiagaan bencana secara rutin sangat penting untuk mengurangi dampak potensial bencana di masa depan, termasuk kerusakan properti dan korban jiwa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan tsunami di Indonesia setelah gempa berkekuatan 8,7 SR mengguncang Kamchatka, Rusia, pada Rabu pagi, 30 Juli. BMKG secara resmi mencabut peringatan tsunami tersebut pada pukul 23.00 waktu setempat di hari yang sama.
Menurut BNPB, gelombang tsunami kecil mempengaruhi sembilan lokasi di Indonesia, meskipun tidak ada kerusakan atau korban jiwa yang dilaporkan.
Kesembilan daerah terdampak termasuk dua lokasi di Jayapura dan Papua Barat serta satu lokasi masing-masing di Halmahera Tengah, Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo.
Di Provinsi Gorontalo, sekitar 100 orang mengungsi sementara ke pangkalan Angkatan Laut setempat, sementara warga di daerah lain pindah ke rumah kerabat yang berada di daerah lebih aman.
BNPB mengingatkan pihak berwenang setempat dan masyarakat pesisir agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Penguatan sistem peringatan dini dinilai penting untuk memastikan waktu evakuasi yang cukup dan mengurangi risiko bencana.
Berita terkait: BMKG cabut peringatan tsunami setelah gempa Kamchatka Rusia
Berita terkait: BMKG catat gelombang tsunami 19cm di Pelabuhan Sarmi, Papua
Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025