Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, berjanji pada Kamis untuk mempercepat reforma agraria. Caranya dengan meningkatkan koordinasi antar kementrian dan membuat lembaga lintas sektoral untuk menyelesaikan persengketaan lahan yang sudah lama terjadi.
“Saya sangat setuju bahwa sebuah badan institusional lintas sektoral sangat diperlukan untuk memecahkan kebuntuan yang sudah lama kami hadapi dalam proses reforma agraria,” kata Antoni dalam sebuah pernyataan di Jakarta.
Dia mengatakan badan seperti itu akan menjadi jembatan antar kementrian dan pembuat kebijakan dalam menangani konflik dan menerapkan reformasi.
Rekomendasi yang dibahas termasuk mendirikan Badan Pelaksana Reforma Agraria, memajukan Kebijakan Satu Peta, dan membentuk panitia khusus (pansus) parlemen untuk mengawasi penyelesaian sengketa tanah.
Pada Rabu (24 Sept.), Kementerian Kehutanan mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Sekretariat Negara, Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan beberapa kelompok akar rumput.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu mempertemukan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk berbagi usulan tentang mempercepat reformasi dan menyelesaikan konflik lahan.
KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya mendesak pemerintah untuk menangani ketimpangan distribusi tanah, menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut, dan memprioritaskan program ekonomi di 1,7 juta hektar yang ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Usulan juga menyerukan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria dan panitia khusus parlemen untuk mengawasi reformasi dan penyelesaian konflik.
Penerjemah: Nur, Azis Kurmala
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025