Jakarta (ANTARA) – Pengembangan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (3T) masih menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan, menurut seorang pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kita sudah memiliki proyek Palapa Ring 1, 2, dan 3 (infrastruktur serat optik) dan pemerintah baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA-1,” kata Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian tersebut, Chairul Saleh, di sini pada Jumat.
Ia mencatat bahwa hambatan dalam hal kondisi geografis dan populasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan inklusi keuangan.
Kementerian tersebut berharap adanya transformasi digital yang berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat dan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan Buku Putih tentang Strategi Nasional Ekonomi Digital Indonesia pada Desember 2023 sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pihak lain dalam mengembangkan infrastruktur digital.
Selain pengembangan infrastruktur, menyusun regulasi yang mendukung inovasi dan melindungi konsumen melalui regulatory sandbox juga penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, tambahnya.
“Karena teknologi digital sangat dinamis, regulasi dan kebijakan harus gesit dan adaptif,” katanya.
Namun, ia berpendapat bahwa literasi dan pendidikan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab.
Ia juga mengatakan bahwa peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan melalui transformasi digital.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah memiliki potensi yang baik untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan adanya perkembangan teknologi digital yang masif dan bonus demografi.
“Bonus demografi kita didominasi oleh penduduk usia kerja, sehingga sebagian besar dari mereka adalah digital native, yang artinya mereka mengikuti perkembangan teknologi,” jelas Saleh.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93 persen pada tahun 2027.
Berita terkait: Kementerian, lembaga dorong inklusi keuangan digital perempuan
Berita terkait: OJK tingkatkan layanan keuangan untuk penyandang disabilitas
Berita terkait: Transformasi keuangan digital mendorong inklusi di ASEAN: Kementerian
Penerjemah: Uyu Septiyati, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024