Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dengan anggaran kesehatan tahun 2026 sebesar Rp244 triliun (sekitar US$15 miliar), pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan nasional untuk 96,8 juta orang miskin dan rentan.
"Pemerintah menanggung penuh biaya asuransi kesehatan untuk 96,8 juta orang miskin dan rentan," ujarnya dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat.
Menurut dia, kebijakan ini bertujuan memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga, terutama yang berpenghasilan rendah.
Presiden menekankan bahwa akses kesehatan adalah hak setiap warga negara, oleh karena itu, kelompok miskin dan rentan harus dijamin mendapat layanan medis berkualita.
Prabowo menjelaskan, anggaran Rp244 triliun akan diprioritaskan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merevitalisasi rumah sakit, serta mempercepat penurunan angka stunting.
Prioritas lain mencakup dukungan gizi untuk anak dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, mengurangi kasus tuberkulosis (TBC), serta pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Langkah-langkah ini, tambahnya, tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga membantu mencegah penyakit berkembang ke tahap parah, sehingga mengurangi pengeluaran negara di masa depan.
Kementerian Keuangan melaporkan, Rp218,5 triliun dialokasikan untuk sektor kesehatan dalam APBN 2025. Kemenkeu konsisten mempertahankan belanja kesehatan di atas 5 persen APBN untuk memastikan akses publik ke layanan berkualitas, termasuk melalui posyandu yang menjangkau daerah terpencil.
Berita terkait:
- Pemerintah alokasikan US$83,98 miliar untuk orang miskin tahun ini
- Kesehatan dan pendidikan tentukan masa depan Indonesia: Bill Gates
- 5 persen APBN dialokasikan untuk kesehatan di 2025: Sri Mulyani
- Pemerintah perluas Sekolah Rakyat untuk masa depan anak miskin lebih cerah
Penerjemah: Andi Firdaus, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025