Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan mempertimbangkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) tentang tingkat pengangguran nasional sebesar 5 persen tahun ini dalam merancang langkah antisipatif untuk mempertahankan pertumbuhan, kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi.
Menurut Nasbi, pemerintah juga akan memperhatikan masukan dari lembaga ekonomi lainnya, karena analisis mereka dapat membantu mengantisipasi gejolak dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Analisis dari lembaga seperti IMF tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi, agar ekonomi kita tetap stabil," ujarnya di Jakarta pada Selasa.
Namun, pemerintah tetap akan merujuk pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan tingkat pengangguran, jelasnya.
Berdasarkan data Sakernas, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia turun 0,06 poin persen menjadi 4,76 persen pada Februari 2025 dari 4,82 persen di Februari 2024.
Selain itu, tingkat setengah pengangguran juga menurun menjadi 8 persen pada Februari 2025 dari 8,52 persen di Februari 2024.
Sementara itu, jumlah pekerja penuh waktu, yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, meningkat menjadi 66,19 persen pada Februari 2025 dari 65,60 persen di Februari 2024.
"Ada indikator yang menunjukan PHK, tapi juga penciptaan lapangan kerja baru," kata Nasbi.
Dia menjelaskan bahwa angka pengangguran absolut tidak hanya didasarkan pada pekerja yang di-PHK tetapi juga penambahan angkatan kerja, terutama lulusan baru dari universitas atau sekolah kejuruan.
Data Sakernas mencatat jumlah pengangguran tertinggi pada Februari 2025 didominasi lulusan SMA (28,01 persen); pemegang diploma IV, sarjana, magister, dan doktor (13,89 persen); serta pemegang diploma I/II/III (2,44 persen).
"Kami masih optimis. Pemerintah juga akan mengeluarkan berbagai kebijakan (untuk menurunkan angka pengangguran)," ujar Nasbi.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia akan mencapai 5 persen pada 2025, naik dari 4,9 persen tahun lalu.
Perhitungan IMF memperhitungkan persentase pekerja yang menganggur atau sedang mencari kerja.
Sementara itu, BPS menganggap seseorang sebagai penganggur jika berusia 15 tahun ke atas dan tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; diterima kerja/siap kerja tapi belum mulai bekerja; atau tidak mungkin mendapat pekerjaan.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan BPS untuk mengukur tenaga kerja yang belum terserap di pasar kerja dan menggambarkan pemanfaatan pasokan tenaga kerja yang belum optimal.
Berita terkait: Pasar tenaga kerja tetap tangguh di tengah tantangan global: menteri
Berita terkait: DPR akan menindaklanjuti kenaikan angka pengangguran
Berita terkait: Tingkat kemiskinan dan pengangguran turun pada 2024: Menteri Indrawati
Penerjemah: Genta Tenri/Mentari Dwi, Resinta S
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025