Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan mengenai mengakhiri impor sampah

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia mencatat 38,2 juta ton sampah pada tahun 2023, dan 38,21 persennya tidak dikelola.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa ia akan mengevaluasi kebijakan menghentikan impor sampah untuk daur ulang bahan baku.

Di samping meninjau kebijakan tersebut, kementerian akan fokus pada pengelolaan yang lebih baik di tempat pembuangan akhir (TPA), terutama di tingkat regional.

“Kami juga sedang mengevaluasi impor sampah, sepertinya kami harus segera mengakhiri impor tersebut, dan melaksanakan langkah-langkah strategis di sini,” kata Hanif di Jakarta pada hari Selasa.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia mencatat 38,2 juta ton sampah pada tahun 2023, dan 38,21 persennya tidak dikelola.

Hanif menjamin bahwa ia akan mempelajari masalah tempat pembuangan regional untuk mempercepat upaya pengendalian sampah karena itu merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan kualitas lingkungan.

Beliau juga akan fokus pada penggabungan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan lingkungan, termasuk untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah, sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan.

Selama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan pelestarian lingkungan untuk generasi masa depan serta untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

“Ke depan, pemerintah menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target emisi nol bersih, serta pengurangan jejak karbon dan jejak air untuk berbagai produk dan pemanfaatan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari,” informasi Hanif.

Oleh karena itu, katanya, salah satu fokus 100 hari pertamanya sebagai Menteri Lingkungan Hidup akan menjadi penyelesaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan untuk 2025–2055.

Dokumen tersebut akan memberikan tolok ukur untuk melaksanakan agenda strategis lingkungan dan pembangunan nasional.

MEMBACA  Peningkatan Devisa, Indonesia Harus Mencontoh Korsel dan Thailand dalam Hal Ini

Berita terkait: Indonesia, UNEP menjalin kerjasama di bidang lingkungan, kehutanan

Berita terkait: G20: Indonesia mendukung sektor swasta dalam pembiayaan lingkungan

Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Yashinta Difa
Editor: Arie Novarina
Hak cipta © ANTARA 2024

Tinggalkan komentar