Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat (peoples tribunal) sebagai cara untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Langkah ini dianggap sebagai alternatif untuk menyoroti dugaan pelanggaran pemilu yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Menurut Feri, penggunaan hak angket di DPR juga bisa menjadi salah satu langkah dalam mengungkap kecurangan tersebut.
Feri juga menegaskan bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 telah terbukti dengan jelas, bahkan sebelum proses pemungutan suara dimulai. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengadilan rakyat dianggap sebagai langkah yang tepat untuk membuktikan seberapa masifnya kecurangan yang terjadi.
Sebagai contoh, Feri menyebutkan pengadilan rakyat di Belanda, yaitu International Peoples Tribunal yang membahas kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada periode 1965-1966. Menurutnya, pengadilan rakyat bisa menjadi sarana untuk mengungkap abuse of power yang terjadi dalam proses pemilu.
Dengan adanya film dokumenter Dirty Vote, Feri meyakini bahwa hal tersebut bisa menjadi bukti awal untuk membongkar fakta terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia juga menegaskan bahwa masyarakat siap membantu dalam menyediakan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi.