Kamis, 14 Agustus 2025 – 00:40 WIB
Jakarta, VIVA – Pihak Istana Negara melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi, membantah bahwa Payment ID dibuat untuk memata-matai transaksi masyarakat. Ia menyebut Payment ID diciptakan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).
Baca Juga:
Mensesneg Bantah Anggaran Daerah Kurang jadi Penyebab Bupati Pati Naikkan PBB 250%
"Karena banyak kejadian yang tidak diinginkan, misalnya dalam penyaluran bansos. Kalau maksudnya memata-matai itu karena kita kepo, enggak lah. Tujuan kita perbaikan. Setelah di-mapping, ketemu hal-hal yang seharusnya tidak terjadi," ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.
mobile payment untuk foodpanda.co.id
Baca Juga:
Bupati Pati Mau Dilengserkan, Istana Ingatkan Pejabat Hati-hati Buat Kebijakan
"Ada yang tidak layak terima bansos tetap dapat. Ada juga yang dipakai buat kegiatan lain—itu salah. Makanya kita perlu identifikasi," tambahnya.
Politikus Gerindra ini meyakinkan bahwa teknologi pemerintah untuk pantau transaksi masyarakat sudah handal.
Baca Juga:
Istana Hormati Demonstran soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Pemerintah akan berhati-hati dalam menerapkan sistem ini, terutama karena menyangkut data pribadi.
"Ya nggak boleh disalahgunakan. Tapi data produksi, misal hasil berapa, itu harus terbuka," tegasnya.
mobile payment untuk foodpanda.co.id
Bank Indonesia menegaskan Payment ID belum akan diluncurkan 17 Agustus. Sistem ini masih uji coba.
Kepala Departemen Kebijakan BI, Dicky Kartikoyono, bilang Payment ID untuk bantu program bansos non-tunai. Uji coba dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, September 2025.
"Sampai sekarang belum ada Payment ID, masih dalam sandbox (uji coba)," kata Dicky di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Halaman Selanjutnya
Meski begitu, menurutnya data produksi yang bersifat laporan boleh jadi data terbuka.