Pemerintah menegaskan bahwa program revitalisasi sekolahnya tidak hanya akan ditujukan kepada sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta yang membutuhkan dukungan untuk memastikan distribusi pendidikan berkualitas yang merata.
“Oleh karena itu, kami memiliki alokasi anggaran untuk membantu sekolah swasta dalam program ini,” kata asisten deputi riset teknologi dan kemitraan industri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Katiman, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis.
Menurutnya, pemerintah memprioritaskan semua daerah dalam membangun akses ke pendidikan yang layak dan merata.
Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden untuk fokus pada program prioritas revitalisasi sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mempercepat digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Fokus utama program ini adalah penyeimbangan fasilitas dan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah unggulan,” katanya.
Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga memperhatikan masalah kekurangan guru di daerah terpencil, terutama di Indonesia bagian timur, tambahnya.
Di beberapa daerah konflik, guru memilih untuk meninggalkan tugasnya karena alasan keamanan.
“Kami menerima laporan bahwa di beberapa daerah, tentara juga mengajar anak-anak karena tidak ada guru yang tinggal di sana. Kami harus mengatasi tantangan ini dengan solusi yang tepat,” tegasnya.
Katiman lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun sekolah menengah atas unggulan di empat lokasi awal, termasuk ibu kota baru Nusantara (IKN) dan daerah lain.
Dia menambahkan bahwa digitalisasi pembelajaran adalah bagian dari agenda pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang lebih bijaksana mengenai penggunaan media sosial oleh anak-anak dalam proses belajar.
Merujuk pada kebijakan di beberapa negara seperti Australia, yang melarang dan membatasi anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan beberapa media sosial tertentu, Indonesia juga sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah serupa untuk melindungi siswa dari dampak negatif teknologi, katanya.
Berita terkait: Revitalisasi vokasional bertujuan untuk mewujudkan visi 2045: menteri
Berita terkait: Butuh dukungan dari otoritas lokal dalam revitalisasi klinik sekolah
Hak cipta © ANTARA 2025