Pembangunan Perikanan dan Perkebunan di Lahan Bekas Tambang di Indonesia

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencan mendiversifikasi kegiatan hilir di sektor perikanan dan perkebunan dalam 8 tahun kedepan dengan memanfaatkan bekas tambang di Maluku Utara.

“Pada tahun ke-8 atau 9 proyek hilir ini di Maluku Utara, kita akan mulai membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan memanfaatkan bekas lahan tambang,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di sini pada Minggu.

Pernyataan itu disampaikan saat acara peletakan batu pertama proyek Ekosistem Industri Baterai EV Terintegrasi oleh Konsorsium ANTAM–IBC–CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat.

Menurut Lahadalia, tujuannya adalah memastikan aktivitas ekonomi di Maluku Utara terus berjalan meski operasi tambang sudah selesai. “Setelah tambang selesai, harus ada diversifikasi jenis kegiatan hilir yang dikembangin,” ujarnya.

Sebelumnya, di Forum Geopolitik Jakarta 2025 yang diselenggarakan Lemhannas pada 24 Juni, Lahadalia mengungkapkan bahwa ia sedang menyusun peta jalan untuk upaya hilir pascatambang, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan industri berkelanjutan.

Peta jalan ini akan menjadi rencana jangka panjang ketika cadangan nikel Indonesia habis, yang diproyeksikan terjadi dalam 10 hingga 30 tahun mendatang.

Dia menambahkan, Indonesia berpotensi tidak hanya merehabilitasi bekas tambang nikel tapi juga memanfaatkan bekas tambang batubara untuk industri hilir.

Menurut laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Bright Side of the Mine: Solar’s Opportunity to Reclaim Coal’s Footprint,” Indonesia menempati posisi kedua secara global untuk potensi pengembangan tenaga surya di bekas tambang dan lahan tak terpakai, dengan kapasitas diperkirakan mencapai 59,45 gigawatt (GW).

Meski punya potensi besar, Indonesia saat ini hanya berencana mengembangkan 600 megawatt (MW) energi surya di lahan bekas tambang.

MEMBACA  Judul: Prof. Henry Dukung Kebijakan Bahlil untuk Akhiri Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat (Disesuaikan dengan format visual yang lebih menarik dan tetap mempertahankan makna aslinya.)

Berita terkait:
Pemerintah setujui 18 proyek hilir senilai US$45 miliar

Berita terkait:
Indonesia percepat restorasi 800.000 ha bekas tambang

Berita terkait:
KKP berdayakan instruktur lapangan untuk pembangunan pesisir berkelanjutan

Penerjemah: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025