Senin, 22 September 2025 – 14:00 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota DPD RI/MPR RI Paul Finsen Mayor (PFM) turut menyoroti kinerja Kapolda Papua Barat, Irjen Jhonny Edison Isir. Hal ini muncul di tengah desakan masyarakat luas akan pentingnya reformasi di tubuh Polri.
Menurut Senator PFM yang merupakan anggota Komite I DPD RI dan bermitra dengan Polri, Kapolda Papua Barat perlua dievaluasi karena dinilai kurang profesional dalam beberapa penanganan kasus hukum.
Selain itu, muncul dugaan kuat bahwa terjadi pembiaran terhadap beberapa pelanggaran hukum di Papua Barat, terutama terkait pertambangan ilegal.
“Saat ini masyarakat luas menginginkan adanya Reformasi Polri. Dan hal itu juga perlu dilakukan terhadap Polda Papua Barat. Kita mendesak adanya evaluasi kinerja Kapolda karena kurang mampu menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Beliau juga sudah terlalu lama dan perlu diganti agar ada angin segar bagi Papua Barat,” ujar Senator PFM dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 September 2025.
Ditegaskan oleh PFM, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memang sedang marak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung secara terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan, seolah-olah aparat hukum dan kepolisian menutup mata terhadap praktik melanggar hukum dan merugikan masyarakat tersebut.
“Terkesan telah terjadi pembiaran secara sistematis oleh pejabat yang punya otoritas perizinan hingga aparat kepolisian. Padahal para pelaku tambang emas ilegal adalah orang-orang itu saja alias jaringan mafia lama. Kenapa sekian lama tidak segera ditindak. Ini ada apa?,” katanya.
Bukan hanya persoalan tambang ilegal, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay ini juga mengungkap fakta maraknya peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di Papua Barat. Bahkan tercatat beberapa remaja meninggal dunia akibat mengonsumsi miras.
Peredaran miras, tukas dia, merupakan sumber utama kerawanan sosial yang mengakibatkan peningkatan angka kejahatan seperti pemalakan, penjambretan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual.
“Masyarakat Papua menjadi korban, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kerusakan lingkungan. Tetapi aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang jelas, justru terkesan abai. Karena itu kami mendesak Kapolda Papua Barat untuk dievaluasi,” ujar PFM.