Jakarta (ANTARA) – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia meluncurkan inisiatif "No Tax for Knowledge." Gerakan ini mendorong keringanan pajak bagi industri media untuk menjamin kelangsungan institusi jurnalistik dan penyediaan informasi berkualitas.
“Artinya, institusi jurnalistik yang baik dan terverifikasi serta menyediakan edukasi dan informasi yang akurat, semestinya mendapat pengurangan pajak jika memungkinkan,” ujar Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, di Jakarta pada Minggu.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam acara Run for Good Journalism 2025 yang diadakan Forum, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Pinasti, keringanan pajak juga diperlukan untuk menjaga penyampaian informasi kredibel yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat.
“Agar kita semua bisa berkelanjutan, dan negeri ini memiliki informasi serta pendidikan yang baik untuk seluruh warga dan generasi mendatang,” tambahnya.
Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Forum Pemred juga mendorong sesama jurnalis untuk menghasilkan produk jurnalistik berbasis kualitas dan integritas. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari hoax yang merugikan.
“Karena kita semua pasti merasakan, di tengah badai informasi ini, ada sangat banyak hoax. Di situlah peran jurnalis dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ia telah mendengar aspirasi dari Forum Pemred mengenai bisnis media saat ini.
Purbaya mengatakan dia mendorong industri media untuk terus mengkritik pemerintah guna menjaga perekonomian dalam negeri.
“Ke depannya, kita harus kritis dan memberikan masukan agar ekonomi kita tidak jatuh lagi,” ujarnya.
Berita terkait: Indonesia tunda pajak baru hingga pertumbuhan ekonomi capai 6 persen
Berita terkait: Indonesia akan gunakan AI untuk pengawasan bea cukai secara real-time
Penerjemah: Ahmad Muzdaffar Fauzan, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025