Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) membuka peluang kerja sama perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
“Setelah sembilan tahun negosiasi, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IEU-CEPA akhirnya mencapai kesepakatan,” kata Juru Bicara Kementerian, Haryo Limanseto, disini pada hari Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pengumuman dan penandatanganan bersama penyelesaian substansial dari negosiasi IEU-CEPA.
Menurut dia, kesepakatan ini merupakan tonggak bersejarah dalam membangun fondasi kerja sama ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.
Ia lebih lanjut mengatakan bahwa penyelesaian perjanjian ini mencerminkan konsistensi dan keteguhan diplomasi ekonomi Indonesia dalam memajukan kepentingan nasionalnya.
Selain itu, Limanseto mengatakan, hal ini juga membuka peluang yang lebih luas untuk akses pasar, peningkatan investasi, dan penguatan daya saing sektor-sektor strategis.
Uni Eropa (UE) adalah mitra dagang terbesar kelima Indonesia, dengan nilai perdagangan terus menunjukkan tren positif, mencapai US$30,1 miliar pada tahun 2024.
Neraca perdagangan antara keduanya juga mencatatkan surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan yang signifikan dari US$2,5 miliar pada tahun 2023 menjadi US$4,5 miliar pada tahun 2024.
Indonesia dan UE akan menggelar pengumuman dan penandatanganan bersama penyelesaian substansial negosiasi IEU-CEPA di Nusa Dua, Badung, Bali, pada hari Selasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi UE, Maros Sefcovic, dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral, yang diharapkan menjadi forum strategis untuk membahas penyelesaian CEPA tersebut.
Penyelesaian negosiasi IEU-CEPA, yang dimulai pada tahun 2016, diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Belgia pada bulan Juli lalu.