Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyatakan bahwa Pedoman Penyelenggaraan Negara (PPHN) akan memastikan pembangunan nasional berjalan konsisten dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia menjelaskan bahwa PPHN, yang sedang disusun oleh MPR, merespon kekhawatiran masyarakat mengenai agenda pembangunan nasional yang sering terganggu karena pergantian pemerintahan.
“Setiap pemerintahan punya visi dan misi sendiri. Tanpa pedoman bersama yang mengikat secara konstitusional untuk menjamin kesinambungan, pembangunan tidak bisa terjamin,” kata Soeparno dalam pernyataan yang diterima pada Minggu.
Berbicara di Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, ia mencatat bahwa negara lain seperti Singapura, Qatar, dan China telah menerapkan rencana pembangunan jangka panjang yang lintas generasi.
“Indonesia memerlukan kerangka serupa untuk memastikan program pembangunan tidak terus diubah atau dihentikan di tengah jalan,” tambahnya.
Soeparno menekankan bahwa PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk merancang blue print pembangunannya, tetapi justru akan menjadi kerangka prinsip dan arah berkelanjutan jangka panjang.
Ia mengatakan PPHN diharapkan dapat mengintegrasikan aspek pembangunan manusia dan karakter, kelembagaan sosial-politik dan pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ke dalam arah kebijakan jangka panjang yang koheren.
MPR, imbuhnya, tetap terbuka untuk masukan dari masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam konteks ini, Soeparno menyebut telah bertemu dengan pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir untuk menggali wawasan dan memperkaya perspektif dalam membentuk arah pembangunan jangka panjang bangsa.