Sabtu, 17 Januari 2026 – 13:43 WIB
Surabaya, VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir di Rapat Kerja Nasional,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, penolakan ini berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia di masa Orde Baru. Saat itu, sistem kekuasaan yang terpusat dianggap menutup ruang partisipasi publik dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan di daerah.
Menurut Hasto, kepemimpinan yang tidak berasal dari pilihan langsung rakyat berpotensi menciptakan sifat otoriter, penyalahgunaan hukum, serta praktik KKN karena lemahnya pengawasan publik.
“Reformasi mengajarkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah punya legitimasi kuat dan tidak gampang dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto mengakui pilkada langsung masih punya masalah, seperti politik uang dan persaingan tidak sehat. Namun, PDIP berusaha menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ia menegaskan rekomendasi calon di PDIP tidak diperjualbelikan. Kader yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proses pencalonan akan dikenai sanksi tegas, bahkan bisa dipecat.
PDIP juga punya pertimbangan strategis dalam menempatkan kadernya di wilayah tertentu, seperti daerah penghasil pangan, perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua.
Hasto menilai, mahalnya biaya politik terkait dengan lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Masalah ini, katanya, harus diselesaikan dengan perbaikan sistem dan penguatan hukum, bukan dengan mencabut hak rakyat memilih langsung.
Ia mengingatkan, jika wacana pilkaya oleh DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi membuat jarak antara keinginan rakyat dan sistem politik yang berlaku di Indonesia. (Sumber ANTARA)
Baca Juga:
- Mendagri Ungkap Syarat Pilkada Lewat DPRD: Harus Ubah Undang-undang
- PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Puan Tegaskan Komunikasi Tak Pernah Tertutup
- Megawati Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD: Ini Sikap Ideologis, Bukan Politik Praktis!
—
Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang
Apabila nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan.
VIVA.co.id | 14 Januari 2026