Pemerintah telah membentuk sebuah tim tugas untuk mencegah tindakan premanisme yang mengganggu aktivitas bisnis dan investasi, bukan untuk menargetkan organisasi masyarakat, demikian yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi.
Beliau mengatakan bahwa tindakan premanisme oleh sejumlah individu dan organisasi adalah salah satu masalah utama yang saat ini menghambat aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia.
“Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah tindakan premanisme, baik itu dilakukan oleh individu maupun organisasi, itulah yang ingin dihilangkan oleh pemerintah,” jelasnya dalam menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta pada hari Sabtu.
“Pada saat ini, sebuah tim tugas khusus sedang dibentuk untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Nasbi mengatakan bahwa premanisme telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena menghambat investasi dan mengganggu operasi bisnis.
“Investor takut untuk masuk ke pasar kita. Orang-orang yang ingin berbisnis di sini takut karena biaya tambahan dan beban yang disebabkan oleh tindakan premanisme. Jadi, masalahnya terletak pada premanisme itu sendiri,” tambahnya.
Dalam diskusi yang sama, beliau mencatat bahwa memberantas premanisme akan membutuhkan waktu, karena praktik tersebut tidak akan hilang begitu saja setelah para pelakunya ditindak oleh pihak berwenang.
Beliau mengatakan bahwa pemerintah juga perlu mencari cara untuk mencegah para pelaku dari mengulangi tindakan mereka, sambil membantu mengalihkan waktu dan keterampilan mereka ke aktivitas yang produktif.
“Tentu saja, itu memerlukan proses. Lagipula, mereka juga adalah anak-anak bangsa Indonesia yang memerlukan solusi, bimbingan, dan arahan menuju pekerjaan yang lebih produktif. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia kita dan dapat dibina dan dilatih,” tambahnya.
Pada 6 Mei 2025, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Satuan Tugas Gabungan untuk Operasi Penanggulangan Premanisme dan Organisasi Masyarakat untuk mengatasi premanisme yang telah menimbulkan kekhawatiran publik.
Berita terkait: Jakarta to mobilize Satpol PP officers to handle thuggery problems
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi, Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025