Selasa, 25 Juni 2024 – 20:07 WIB
Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu memastikan, seluruh visi dan misi presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Baca Juga :
Jokowi Mau Perpanjang Restrukturisasi Kredit, Ekonom: Jangan Sampai, Bank yang Kasihan
Dia mengatakan, hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Kemenkeu bersama dengan pihak parlemen pun langsung mengerjakan hal tersebut di dalam RAPBN 2025.
\”Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi-misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025,\” kata Febrio dalam telekonferensi di acara Kajian Tengah Tahun Indef 2024: \’Presiden Baru, Persoalan Lama\’, Selasa, 25 Juni 2024.
Baca Juga :
Gerindra: Belum Ada Permintaan Anies untuk Bertemu Prabowo
Dia menjelaskan, hal yang membuat RAPBN 2025 menjadi sangat spesial, adalah karena ini merupakan RAPBN transisi yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan presiden terpilih.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
Baca Juga :
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Duduk Sejajar Prabowo saat Sidang Kabinet
Sehingga dalam proses penyusunannya, Febrio pun menegaskan bahwa Kemenkeu juga telah berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang sifatnya keberlanjutan. Dia menilai, dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam RAPBN, hal itu merupakan sesuatu yang baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024 maupun tahun 2025.
Harapannya, proses transisi menuju APBN 2025 dapat berjalan dengan baik, sehingga Pemerintah pun terus berupaya agar komunikasi dengan pihak parlemen bisa terus dijaga dengan baik.
\”Proses ini tentu membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif. Kita berharap bahwa transisi ini tentu sehalus mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi,\” ujar Febrio.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Dia juga memastikan bahwa aspek disiplin fiskal masih akan terus berlanjut, termasuk komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk masa pemerintahan baru.
\”Karena langkah antisipasi merupakan kunci di dalam penyusunan RAPBN. Karenanya, selain disiplin fiskal, aspek prudent dari sisi kebijakan fiskal juga harus selalu dijaga,\” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
\”Proses ini tentu membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif. Kita berharap bahwa transisi ini tentu sehalus mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi,\” ujar Febrio.